Berita

Ferry Juliantono/Net

Politik

Ferry Juliantono: Elite Dan Rakyat Beda Pandangan Hadapi Covid-19

SENIN, 06 APRIL 2020 | 18:53 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Dampak merebaknya virus corona baru (Covid-19) di tanah air saat ini telah menimbulkan krisis ekonomi maupun sosial di tengah masyarakat.

Kehidupan rakyat secara umum semakin berat, dan membuat masalah kesengsaraan semakin menggunung, terutama dalam bentuk kesenjangan antara rakyat dengan elit.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPP APPSI), Ferry Juliantono, di Jakarta, Senin (6/4).


"Krisis bukan hanya memperlihatkan kesenjangan sosial dan ekonomi, tapi juga terdapat kesenjangan sekaligus perbedaan pikiran antara elite pemerintahan dengan pikiran dalam masyarakat tentang realita yang ada," ujar Ferry.

Bahkan, menurutnya, sebelum munculnya kasus Covid-19, rakyat sudah terbiasa hidup dalam berbagai ketidakpastian oleh karena pemerintah kerap menggunakan buzzer serta influencer (pemengaruh) bayaran yang menyebabkan penguasa menjadi tidak peka, anti kritik, serta cenderung elitis, yang semata-mata mengejar tercapainya sebuah pencitraan di luar harapan rakyat.

"Nah, biasanya kalau terjadi kesenjangan seperti itu maka pemerintah akan menggunakan kekuasaan yang otoriter, sementara rakyat hanya akan menggunakan jalan kekuatannnya sendiri," tegas Ferry.

Sebaliknya, lanjut Ferry, saat terjadi kontraksi sosial maka sesungguhnya rakyatlah yang pasti menang.

Dia melanjutkan, contoh lain terkait perbedaan antara realitas di masyarakat dan pikiran elite berkuasa adalah tentang melanjutkan proyek pembangunan Ibukota Negara baru dibarengi sikap penguasa yang terus bertahan, kemudian sikap melanjutkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Sementara itu, elite lain seperti jajaran pimpinan KPK justru meminta kenaikan gaji, ditambah sikap Menkunham Yasonna H. Laloly yang akan membebaskan narapidana.

"Ini tentu saja berlawanan dengan pikiran rakyat yang ingin semua proyek atau agenda dari penguasa yang tidak penting tersebut ditunda. Di luar itu, rakyat menghendaki pemotongan gaji pejabat, artinya rakyat ingin ada pengorbanan semua pihak. Jadi, tidak cuma rakyat yang dituntut memberi pengorbanan," tutup Ferry.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya