Berita

Ferry Juliantono/Net

Politik

Ferry Juliantono: Elite Dan Rakyat Beda Pandangan Hadapi Covid-19

SENIN, 06 APRIL 2020 | 18:53 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Dampak merebaknya virus corona baru (Covid-19) di tanah air saat ini telah menimbulkan krisis ekonomi maupun sosial di tengah masyarakat.

Kehidupan rakyat secara umum semakin berat, dan membuat masalah kesengsaraan semakin menggunung, terutama dalam bentuk kesenjangan antara rakyat dengan elit.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPP APPSI), Ferry Juliantono, di Jakarta, Senin (6/4).


"Krisis bukan hanya memperlihatkan kesenjangan sosial dan ekonomi, tapi juga terdapat kesenjangan sekaligus perbedaan pikiran antara elite pemerintahan dengan pikiran dalam masyarakat tentang realita yang ada," ujar Ferry.

Bahkan, menurutnya, sebelum munculnya kasus Covid-19, rakyat sudah terbiasa hidup dalam berbagai ketidakpastian oleh karena pemerintah kerap menggunakan buzzer serta influencer (pemengaruh) bayaran yang menyebabkan penguasa menjadi tidak peka, anti kritik, serta cenderung elitis, yang semata-mata mengejar tercapainya sebuah pencitraan di luar harapan rakyat.

"Nah, biasanya kalau terjadi kesenjangan seperti itu maka pemerintah akan menggunakan kekuasaan yang otoriter, sementara rakyat hanya akan menggunakan jalan kekuatannnya sendiri," tegas Ferry.

Sebaliknya, lanjut Ferry, saat terjadi kontraksi sosial maka sesungguhnya rakyatlah yang pasti menang.

Dia melanjutkan, contoh lain terkait perbedaan antara realitas di masyarakat dan pikiran elite berkuasa adalah tentang melanjutkan proyek pembangunan Ibukota Negara baru dibarengi sikap penguasa yang terus bertahan, kemudian sikap melanjutkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Sementara itu, elite lain seperti jajaran pimpinan KPK justru meminta kenaikan gaji, ditambah sikap Menkunham Yasonna H. Laloly yang akan membebaskan narapidana.

"Ini tentu saja berlawanan dengan pikiran rakyat yang ingin semua proyek atau agenda dari penguasa yang tidak penting tersebut ditunda. Di luar itu, rakyat menghendaki pemotongan gaji pejabat, artinya rakyat ingin ada pengorbanan semua pihak. Jadi, tidak cuma rakyat yang dituntut memberi pengorbanan," tutup Ferry.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya