PPP Desak Pemerintah Segera Realisasikan Pembayaran Kredit Selama Wabah Covid-19

Lembaga perbankan milik pemerintah didesak untuk segera merealisasikan penundaan pembayaran kredit kepada masyarakat selama terjadinya wabah Covid-19.

Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidlowi menyebutkan, desakan itu sebagaimana yang telah diperintahkan pemerintah melalui Presiden RI Joko Widodo dan Kementerian BUMN yang meminta perbankan menunda kredit selama satu tahun.

“Dengan perekonomian saat ini masyarakat kesulitan membayar cicilan motor, kredit bulanan rumah sederhana, kredit UMKM dan lainnya. Pemasukan mereka jauh menurun dalam dua bulan terakhir, sementara beban cicilan dan biaya hidup masih tetap,” ujar Baidlowi kepada wartawan, Minggu (5/4).

Menurutnya, saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan cicilan kredit selama enam bulan. Namun, hingga saat ini masyarakat belum bisa menikmati penundaan kredit tersebut.

“Saat ini masyarakat masih belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan keringanan tersebut. Apakah setelah pidato presiden terkait stimulus disampaikan, masyarakat terdampak corona secara otomatis sudah tidak perlu membayar kredit selama enam bulan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Sekretaris Fraksi PPP ini, mendesak agar para perbankan BUMN menjalankan kebijakan dalam hal menunda pembayaran kredit bagi debitur yang mengalami dampak akibat corona.

“Karena selama ini masyarakat masih belum bisa menikmati kebijakan yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu tersebut,” ucapnya.

“Bank-bank pemerintah harus bisa menjadi contoh dalam menerapkan kebijakan presiden ini di tengah-tengah masyarakat. Jika harus ada syarat yang perlu dipenuhi debitur, mereka harus melakukan sosialisasi dengan baik dan mempermudah prosesnya,” tandasnya.