Berita

Kabinet Indonesia Maju/Net

Politik

Natalius Pigai: Anak Buah Jokowi Bergerak Sendiri Karena Kualitas Pimpinan Istana Rendah

SABTU, 04 APRIL 2020 | 01:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komunikasi anak buah Presiden Joko Widodo di lingkungan istana belakangan mulai terlihat berantakan. Ada mis komunikasi yang terjadi antarkementerian di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Hal itu ditegaskan oleh aktivis Natalius Pigai dalam merespons silang pendapat mengenai larangan mudik lebaran di tengah virus corona hingga mengenai rencana pembebasan narapidana.

Natalius Pigai berpandangan, selama  ini arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo tak pernah dijalankan dengan mulus oleh para pembantunya.


"Mereka yang berdebat adalah orang lingkaran presiden. Artinya presiden tidak memberikan petunjuk, tidak mengarahkan mereka dengan baik. Anak buah di bawahnya bergerak dan berjalan sendiri," kata Natalius Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu dini hari (4/4).

"Missing comunication yang terputus ini menunjukkan bahwa presiden dalam keadaan lack of capacity, lemahnya, rendahnya kualitas pimpinan di dalam istana negara," tegas mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Sejatinya, persoalan mudik lebaran, hingga pembebasan narapidana merupakan persoalan bangsa yang harus dibereskan secara hati-hati.

"Itu kan sebenarnya petunjuk langsung dari presiden, tapi tidak dikomunikasikan dengan baik di istana. Ini tentu membuka tabir bahwa proses manajerial kepala negara di mana seluruh kebijakan bersumber dari presiden tidak terlihat," tandasnya.

Sebelumnya, silang pendapat terjadi di lingkungan istana negara. Jurubicara Presiden, Fadjroel Rachman memperbolehkan masyarakat mudik selama dilakukan karantina 14 hari. Tak lama pernyataan tersebut diralat oleh Mensesneg Pratikno bahwa pemerintah meminta agar warga tak melakukan mudik.

Silang pendapat kembali terjadi dalam hal pembebasan narapidana. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly berencana membebaskan ribuan napi termasuk napi koruptor dengan alasan virus corona. Namun sikap menteri Jokowi ini kembali dipermasalahkan oleh orang istana. Adalah Staf khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono yang menganggap pembebasan napi korupsi tak boleh dibebaskan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya