Berita

Kabinet Indonesia Maju/Net

Politik

Natalius Pigai: Anak Buah Jokowi Bergerak Sendiri Karena Kualitas Pimpinan Istana Rendah

SABTU, 04 APRIL 2020 | 01:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komunikasi anak buah Presiden Joko Widodo di lingkungan istana belakangan mulai terlihat berantakan. Ada mis komunikasi yang terjadi antarkementerian di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Hal itu ditegaskan oleh aktivis Natalius Pigai dalam merespons silang pendapat mengenai larangan mudik lebaran di tengah virus corona hingga mengenai rencana pembebasan narapidana.

Natalius Pigai berpandangan, selama  ini arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo tak pernah dijalankan dengan mulus oleh para pembantunya.

"Mereka yang berdebat adalah orang lingkaran presiden. Artinya presiden tidak memberikan petunjuk, tidak mengarahkan mereka dengan baik. Anak buah di bawahnya bergerak dan berjalan sendiri," kata Natalius Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu dini hari (4/4).

"Missing comunication yang terputus ini menunjukkan bahwa presiden dalam keadaan lack of capacity, lemahnya, rendahnya kualitas pimpinan di dalam istana negara," tegas mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Sejatinya, persoalan mudik lebaran, hingga pembebasan narapidana merupakan persoalan bangsa yang harus dibereskan secara hati-hati.

"Itu kan sebenarnya petunjuk langsung dari presiden, tapi tidak dikomunikasikan dengan baik di istana. Ini tentu membuka tabir bahwa proses manajerial kepala negara di mana seluruh kebijakan bersumber dari presiden tidak terlihat," tandasnya.

Sebelumnya, silang pendapat terjadi di lingkungan istana negara. Jurubicara Presiden, Fadjroel Rachman memperbolehkan masyarakat mudik selama dilakukan karantina 14 hari. Tak lama pernyataan tersebut diralat oleh Mensesneg Pratikno bahwa pemerintah meminta agar warga tak melakukan mudik.

Silang pendapat kembali terjadi dalam hal pembebasan narapidana. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly berencana membebaskan ribuan napi termasuk napi koruptor dengan alasan virus corona. Namun sikap menteri Jokowi ini kembali dipermasalahkan oleh orang istana. Adalah Staf khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono yang menganggap pembebasan napi korupsi tak boleh dibebaskan.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya