Waketum Gerindra: PSBB Tidak Tepat, Seharusnya Jokowi Kembali Ke Rencana Darurat Sipil

Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak akan efektif karena aturan pemerintah soal penanganan Covid-19 belum tentu diikuti oleh kepala daerah dan masyarakat.

Begitu terang Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menanggapi kebijakan penanganan virus corona yang diambil pemerintah.

Menurutnya, PSBB juga tidak menampakkan keseriusan Presiden Joko Widodo dalam mengangani wabah mematikan asal Wuhan, China itu. Padahal dampak virus telah menjalar ke perekonomian nasional, terutama kepercayaan pasar modal dan investor.

Seharusnya, kata Arief, Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas menerapkan darurat sipil seperti yang pernah diwacanakan. Dengan penerapan itu, Arief yakin stabilitas akan tercipta.

“Darurat sipil yang paling tepat untuk memulihkan kepercayaan pasar dan menciptakan kedisplinan sosial untuk menanggulangi Covid-19,” tuturnya kepada redaksi, Kamis (2/4).

Darurat kesehatan, bagi Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu itu tidak tepat. Sebab penerapan itu hanya cocok untuk penyakit yang tidak berdampak masif terhadap hubungan sosial antar masyarakat, sehingga tidak punya dampak terhadap perekonomian nasional.

“Wong ini wabah penyakitnya sudah status pandemik dan berdampak terhadap perekonomian nasional dan masalah sosial di masyarakat kok,” sindirnya.

Untuk itu, dia mendesak Jokowi untuk kembali pada awal wacana menerapkan darurat sipil.

“Segera Joko Widodo berlakukan darurat sipil dan kendali operasi darurat sipil diserahkan ke TNI,” tutupnya.