Berita

Menkeu Sri Mulyani harus jelaskan sumber anggaran penanggulangan corona kepada publik/Net

Politik

Bu Sri Mulyani, Dana Penanggulangan Corona Rp 405,1 Triliun Dari APBN Atau Utang?

KAMIS, 02 APRIL 2020 | 11:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 405,1 triliun untuk menanggulangi wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Rinciannya ialah Rp 75 triliun untuk kesehatan, Rp 110 triliun untuk social safety, Rp 150 triliun pembiayaan pemulihan ekonomi, dan Rp 70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus KUR.

Namun demikian, hingga kini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebagai bendahara negara, belum menjelaskan sumber dana itu.


Inilah yang kemudian dipertanyakan oleh Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/4).

"Ini anggaran pinjaman atau murni APBN? Atau ini debting atau utang? Bisa realokasi, tapi jelas budgeting-nya," ucap Jerry Massie.

Seharusnya, lanjut Jerry Massie, informasi keuangan disampaikan ke publik secara terbuka. Tujuannya ialah agar masyarakat percaya dan mengerti penting sumber dana yang digunakan pemerintah untuk penanganan pandemik global tersebut.

"Kalau realokasi seperti apa? Saya mendorong dana ini dikawal oleh masyarakat, LSM, bahkan lembaga terkait. Laporan secara akuntabilitas harus ada," tegas Jerry Massie.

Jika keterbukaan informasi itu tidak dilakukan pemerintah, Jerry Massie berpandangan hal ini rentan disalahgunakan. "Penyaluran harus terukur, terkonsep, dan terarah. Jangan sampai dana ini hanya untuk orang kaya," sebutnya.

Lebih lanjut, Jerry Massie juga mempertanyakan dana SILPA sebesar Rp 270 triliun, serta Rp 70 triliun dana desa yang akan direalokasi untuk penanganan Covid-19.

"Soalnya dana ini (dana desa), bahkan dana infrastruktur Rp 419,2 triliun dan dana pembangunan ibukota baru telan Rp 466 triliun tak disentuh. Sebetulnya kalau dana infrastruktur saja yang digunakan sudah terpenuhi," ujar Jerry Massie.

"Jadi Menteri Keuangan perlu menyampaikan ke publik anggaran ini APBN untuk sosial, kesehatan, atau seperti apa? Baru kucuran dananya seperti apa, jumlah penerima juga harus valid datanya," demikian Jerry Massie.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Sejarah Baru! Hattrick Perdana Messi Bawa Argentina Libas Aljazair dan Samai Rekor Klose

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:15

KPK Buka Peluang Kembangkan Penyidikan Kasus Bea Cukai yang Seret Nama Djaka Budi Utama

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:01

Reog Sekolah Rakyat Ponorogo Raih Penghargaan di Ajang Piala Presiden

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:34

Pemerintah Hentikan Sementara MBG Selama Libur Sekolah

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:32

Mahfud MD Nilai Dadan Hindayana Layak Dihukum Mati Jika Terbukti Korupsi

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Kembali ke Level 78 Dolar AS

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:19

Harta Wamenko Pangan Hanif Faisol Tembus Rp8,9 Miliar, Naik Tajam Sejak 2022

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:04

Bursa Asia Dibuka Merah, Kospi Pimpin Penurunan

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:52

Bayan Resources Siap Tebar Dividen Rp 8,96 Triliun dari Laba Buku 2025

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:40

Wall Street Variatif, Dow Jones Terbang Tinggi

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:23

Selengkapnya