Pemerintah harus lakukan edukasi secara masif berbasis digital setelah mengambil keputusan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menghadapi Pandemik virus corona atau Covid-19.
Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels) Ubedilah Badrun mengatakan, seharusnya pemerintah melanjutkan Karantina Wilayah setelah mengambil keputusan PSBB. Sehingga rakyat lebih tenang karena jaminan kebutuhan dasar dipenuhi pemerintah, serta sanksi hukum dapat diterapkan untuk mendisiplinkan warga.
"Tetapi karena yang dipilih Pemerintah kebijakan PSBB saja dan kini bingung menimbang-nimbang untuk ambil kebijakan Darurat Sipil yang keliru itu, maka pergerakan masyarakat atau interaksi sosial masyarakat akan terus terjadi. Sehingga penyebaran Covid-19 akan terus terjadi dan korban akan terus berguguran," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/4).
Ubedilah pun meminta pemerintah berpikir lebih keras soal apa yang harus dilakukan setelah kebijakan PSBB diterapkan.
"Lalu apa yang perlu dilakukan pemerintah? Ini tugas mereka yang di istana, silakan berpikir keras setelah PSBB apa. Tugas saya mengkritik kekeliruan pemerintah, agar pemerintah berpikir keras mencari solusi," katanya.
Untuk itu, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menyarankan pemerintah mengoptimalkan edukasi masif berbasis digital.
"Tetapi demi kemanusiaan, saya saran satu ide saja yaitu Edukasi Masif Berbasis Digital dengan mengoptimalkan struktur sosial lokal di lapisan paling bawah masyarakat untuk kampanye jaga jarak dengan pesan yang argumentatif, rasional," jelas Ubedilah.
Edukasi masif berbasis digital tersebut kata Ubedilah sangat penting dilakukan lantaran di kepala masyarakat masih berseliweran informasi yang kompleks.
"Sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kejelasan dan keutuhan informasi yang rasional diterima akal sehat, tentang apa yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan dari hari ke hari," terang Ubedilah.
Namun demikian, upaya tersebut dinilai juga tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan kebijakan Karantina Wilayah.
"Dengan Karantina Wilayah, hukum ditegakkan, kejelasan sanksi bagi yang melanggar dan kebutuhan dasar warga terpenuhi," terangnya.
Karena, tambah Ubedilah, PSBB memiliki berbagai problem. Yakni tidak adanya sanksi dan jaminan kebutuhan dasar masyarakat dipenuhi pemerintah.
"Idealnya adalah Edukasi Rasional Masif Berbasis Digital dibarengi kebijakan Karantina Wilayah, bukan Darurat Sipil," pungkas Ubedilah.
