Listrik Gratis Berpotensi Diskriminasi Bila Telat Sosialisasi

Kebijakan diskon pembayaran listrik daya 900 VA hingga penggratisan untuk daya 900 VA berpotensi menimbulkan diskriminasi. Sebab hingga kini, pemerintah belum melakukan sosialisasi mengenai pengguna listrik yang menggunakan token..

“Teknis untuk mendapatkan diskon bagi pengguna 900 VA dengan token seharusnya bisa dijelaskan PLN atau pemerintah,” kata pengamat ekonomi Gunawan Benjamin dilansir Kantor Berita RMOLSumut, Rabu (1/4).

Gunawan meyakini, pada dasarnya masyarakat menyambut baik program bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Hanya saja, masyarakat yang terlanjur menggunakan Token akan merasa tidak mendapatkan hak yang sama.

“Ini wajar, karena seharusnya saat pemerintah memberikan diskon 50% itu berlaku umum tanpa pilih kasih. Antara yang bayar bulanan, atau bayar sesuai penggunaan melalui voucher (Token),” ujarnya.

Apalagi sebelumnya, PLN memiliki program diskon 50% bagi masyarakat yang menaikkan dayanya dari 450 VA ke 900 VA, maupun dari 900 VA ke 1300 VA. Program tersebut mampu menjaring minat masyarakat, tetapi PLN memberikan meteran yang menggunakan token.

“Jika berkaca pada kondisi sekarang, mereka yang menggunakan daya 900 dan pakai token jelas membutuhkan penjelasan bagaimana cara mendapatkan diskon 50% sesuai arahan Pak Jokowi tersebut," tandasnya.

Di sisi lain, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi mengatakan, pemerintah akan menyiapkan aplikasi, yang mana pelanggan akan diberikan kode voucher. Meski hingga kini belum dilakukan sosialisasi.

"Jadi udah ada aplikasi konsumen, nanti tinggal masukin ID pelanggan, lalu akan dapat voucher, dan tinggal masukkan saja. Jadi saya rasa sudah cukup valid diimplemetasikan ketika blackout," ujar Hendra.