Berita

Ekonom Senior, DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Ketua OJK Diragukan Bisa Awasi Moral Hazard Dana Covid-19, Rizal Ramli: You Have A Credibility Problem, Man

RABU, 01 APRIL 2020 | 16:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kucuran dana ratusan triliun rupiah digelontorkan pemerintah usai menerbitkan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Dana Rp 405,1 triliun dikucurkan untuk penanganan Covid-19 dan stimulasi ekonomi.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso pun menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi ketat kucuran dana bagi pelaku perbankan, pasar keuangan, dan juga debitur lembaga keuangan, sehingga tidak terjadi moral hazard (kejahatan moral) yang berdampak negatif bagi stabilitas industri keuangan.

Namun demikian, komitmen Wimboh Santoso itu diragukan oleh ekonom senior DR. Rizal Ramli. Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu tidak lagi percaya dengan kredibilitas yang dimiliki Wimboh Santoso.


Bukan tanpa alasan Rizal Ramli meragukan Wimboh Santoso. Ini lantaran OJK yang dipimpin telah gagal dalam melakukan pengawasan perusahaan asuransi BUMN seperti Jiwasraya dan ASABRI. Padahal jelas ada kerugian negara hingga total mencapai Rp 33 triliun.

“Ketua OJK Wimboh Santoso mengatakan, “Akan monitor moral hazard, supaya tidak terjadi”. Halloooo, itu gajah moral hazard Jiwasraya & Asabri Rp 33 triliun itu aja, dll kasus, OJK tidak bisa monitor? You have a credibility problem man,” sindir Rizal Ramli dalam akun Twitter pribadinya, Rabu (1/4).

Perppu 1/2020 sendiri mengatur mengenai tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun.

Rinciannya, digunakan untuk Rp 75 triliun dana kesehatan, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial atau sosial safety net (SSN), Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan, dan stimulus kredit usaha rakyat.

Termasuk Rp 150 triliun yang dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya