Berita

Renanda Bachtar/Net

Politik

Pemerintah Anggarkan Rp 405,1 Triliun Untuk Atasi Covid-19, Politikus Demokrat: Jangan Sampai Itu Dari Utang

RABU, 01 APRIL 2020 | 15:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah Presiden Joko Widodo yang akan menggelontorkan dana Rp 405,1 triliun untuk menanggulangi wabah Covid-19 diapresiasi politikus Partai Demokrat, Renanda Bachtar. Dia pun meminta agar anggaran tersebut diawasi secara ketat.

“Penganggaran 405,1 triliun yang disiapkan pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 beserta dampaknya sudah benar dari sisi kebutuhannya. Tapi perlu kita awasi dari sisi asal sumber dana dan pengalokasiannya. Apakah sudah tepat, proporsional, dan antisipasi kemungkinan kebocorannya,” ujar Renanda lewat keterangannya, Rabu (1/4).

Renanda berharap dana tersebut berasal dari relokasi atau pemangkasan anggaran yang bisa ditunda. Seperti infrastruktur, SAL, SILPA, dan lain sebagainya. Bukan dari utang.


“Jangan sampai pemerintah tidak punya "Sense Of Crisis", berutang. Padahal bisa berhemat dengan memangkas proyek-proyek yang bisa ditunda. Ini krisis, jangan 'business as usual'” tambahnya.

Guna tepat sasaran, kata Renanda, pemerintah harus menghitung secara cermat biaya penanganan kesehatan dan dampak sosial ekonomi dengan alokasi yang tepat. Dan selalu mengutamakan dan mementingkan keselamatan jiwa rakyat.

Dia menegaskan, dana tersebut memberi kesempatan para policy maker terkait pengadaan/persetujuan dana terlibat dalam penyalahgunaan dana.

“Jangan jadi bancakan parpol dan atau atas hasil kerja sama dengan pihak pelaksana/penyedia jasa. Jangan ada siapa pun yang menari-nari di atas penderitaan saudara-saudara sebangsa dan setanah airnya!” tegas Renanda.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya