Berita

Menkeu Sri Mulyani/Net

Politik

Lambat Cium Krisis, Sri Mulyani Kibarkan Bendera Putih?

RABU, 01 APRIL 2020 | 15:31 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan ditengah wabah virus Corona, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan merosot.

Skenario sangat beratnya laju ekonomi tahun ini diprediksi hanya tumbuh minus 0,4 persen. Sementara skenario berat pertumbuhan ekonomi, berkisar di 2,3 persen. Angka yang tetap jauh dari target APBN 2020 yang sebesar 5 persen.

"Pemerintah terlambat mencium krisis. Terlihat dari postur APBN 2020 yang tidak pro counter cyclical," demikian yang disampaikan pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economic and Finance (Indef),  Bhima Yudhistira Adhinegara kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/4).


Bhima melanjutkan, bahwa Pemerintah seperti abai dan tidak punya sense of crisis. Ketika kondisi sudah buruk baru bertindak dengan mengeluarkan Perppu.

"Coba lihat asumsi makro mulai dari pertumbuhan ekonomi 5.3 persen padahal pertumbuhan kredit sudah turun dari 3 tahun terakhir," jelasnya.

Saat disinggung soal mengenai apakah predikat menteri keuangan terbaik yang disematkan kepada Sri Mulyani masih relevan dengan kondisi hari ini, Bhima enggan berkomentar.

"Kalau mau kibarkan bendera putih harusnya sudah dari tahun 2018," tandas Bhima.

Tidak hanya laju ekonomi yang goyah, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga akan semakin bertekuk lutut. Dalam skenario sangat berat Kementerian Keuangan, rupiah akan berada di angka Rp 20.000 per dolar AS.

Sedang skenario beratnya rupiah di angka Rp 17.500 per dolar AS. Adapun target APBN 2020 adalah sebesar Rp 14.400 per dolar AS.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya