Berita

Politisi PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

Jokowi Gelontorkan Rp 405,1 Triliun Atasi Covid-19, PKS: Jika Tidak Jelas Prosedurnya Akan Mubazir

RABU, 01 APRIL 2020 | 15:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah pemerintah dengan menggelontorkan dana Rp 405,1 triliun untuk penanggulangan wabah Coronavirus Disease (Covid-19).

Namun demikian, dia menitikberatkan dana tersebut harus tepat sasaran agar tidak sia-sia dalam mengalokasikannya.

“Jika tida jelas prosedur dan kriterianya akan mubazir,” ujar Mardani kepada wartawan, Rabu (1/4).


Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS ini juga menyoroti perihal insentif tahap satu sebesar Rp 10 triliun yang ditujukan untuk perusahaan penerbangan. Menurutnya, hal itu tidak tepat sasaran.

“Insentif tahap satu Rp 10T yang ditujukan untuk perusahaan penerbangan tidak tepat. Insentif kedua dengan memberi diskon Rp 2.5 T untuk belanja UMKM juga tidak pas,” katanya.

Menurutnya, saat ini yang utama bukanlah menjaga daya beli masyarakat melainkan memberi lapisan paling bawah di kota-kota termasuk pekerja informal seperti pedagang asongan, hingga pekerja rumahan yang sangat berat sekarang ini serta daerah terdampak pandemik untuk diberikan Bantuan Tunai Langsung.

“Mereka perlu dengan sembako dan pengusaha UMKM untuk overhead coat dan gaji pegawai. Semua berat karena itu insentif pemerintah mesti tepat sasaran,” paparnya.

Mardani juga meminta DPR agar dapat mengawasi dengan penuh pelaksanaan insentif pemerjntah tersebut dengan membuka posko pengaduan dan bersama pemerintah agar dana ratusan triliun rupiah itu sampai kepada masyarakat kelas bawah.

“Basis BLT jangan melulu menggunakan data kemensos tapi ada banyak pekerjan informal diatas yang tidak masuk dalam data penduduk miskin sekarang jatuh miskin karena tidak ada penghasilan,” tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya