Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Stimulus Ekonomi Presiden Jokowi Tidak Adil Karena Membedakan Kelas Masyarakat

RABU, 01 APRIL 2020 | 13:12 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Stimulus ekonomi disaat Pandemik virus corona atau Covid-19 yang disampaikan Presiden Joko Widodo dinilai tidak adil untuk seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh aktivis yang juga mantan Sekretaris Jenderal Prodem, Satyo Purwanto yang melihat adanya kejanggalan dari pidato Presiden Jokowi pada Selasa (31/3) kemarin.

Menurut Satyo, disaat Pandemik Covid-19 ini yang semakin meluas, Presiden Jokowi tidak berlaku adil terhadap rakyatnya.


Dimana, Presiden Jokowi melihat kelas masyarakat dalam memberikan kewajiban pemerintah.

"Kesehatan tidak adil dan sembrono, harusnya semua yang terkait public service digratiskan dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan bahan pangan tidak boleh membedakan kelas masyarakat," ucap Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/4).

Apa yang disampaikan Presiden Jokowi kata Satyo tidak sesuai dengan Sila ke 5 Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Ini rezim ngawur tidak punya sense of empati dan melanggar UU. Tidak ada satu aturan pun di dalam UU yang menyebutkan pembedaan kelas dalam masyarakat, terlebih ketiak pemerintah menyatakan suatu kondisi darurat," tegas Satyo.

Sehingga, Satyo menilai kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah merupakan bentuk lari dari tanggungjawab memberikan jaminan kesehatan dan kebutuhan rakyat Indonesia.

"Kebijakan ini adalah bentuk lari dari tanggung jawab sesungguhnya karena sudah pasti banyak masyarakat yang dirugikan. Kesulitan hidup masyarakat saat ini selalu dihitung oleh angka-angka, ini kebijakan neoliberal yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara RI," jelas Satyo.

"Karena kebijakan tersebut hanya mengambil sedikit tanggung jawab pemerintah yang seharusnya itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar seluruhnya," sambung Satyo.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Sejarah Baru! Hattrick Perdana Messi Bawa Argentina Libas Aljazair dan Samai Rekor Klose

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:15

KPK Buka Peluang Kembangkan Penyidikan Kasus Bea Cukai yang Seret Nama Djaka Budi Utama

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:01

Reog Sekolah Rakyat Ponorogo Raih Penghargaan di Ajang Piala Presiden

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:34

Pemerintah Hentikan Sementara MBG Selama Libur Sekolah

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:32

Mahfud MD Nilai Dadan Hindayana Layak Dihukum Mati Jika Terbukti Korupsi

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Kembali ke Level 78 Dolar AS

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:19

Harta Wamenko Pangan Hanif Faisol Tembus Rp8,9 Miliar, Naik Tajam Sejak 2022

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:04

Bursa Asia Dibuka Merah, Kospi Pimpin Penurunan

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:52

Bayan Resources Siap Tebar Dividen Rp 8,96 Triliun dari Laba Buku 2025

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:40

Wall Street Variatif, Dow Jones Terbang Tinggi

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:23

Selengkapnya