Berita

Ilustrasi TKA China/Net

Politik

Pengamat: Pengakuan Imigrasi Tidak Punya Data WN China Yang Kunjungi Jakarta Harus Diinvestigasi

RABU, 01 APRIL 2020 | 12:59 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Gubernur DKI Jakarta Anies  Baswedan ternyata sudah bekerja dengan senyap sejak Januari 2020 untuk mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19). Hal itu dilakukan Anies dengan tujuan agar tidak membuat kepanikan di tengah masyarakat.

Saat itu, Anies bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI memantau apa yang terjadi di Jakarta terkait wabah corona. Dirinya bahkan telah mengundang pihak imigrasi untuk mendapatkan data lokasi  Warga Negara Asing (WNA) asal China yang mengunjungi Jakarta. Akan tetapi, pihak Imigrasi justru menyatakan tidak memiliki data tersebut.

Hal itu pun kemudian menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa Imigrasi tidak memiliki data tersebut? Padahal Imigrasi merupakan gerbang awal orang untuk masuk ke suatu negara.


Menanggapi fakta itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menyatakan salah satu kelemahan bangsa Indonesia adalah soal data, termasuk pihak Imigrasi.

"Soal data semua lemah. Termasuk imigrasi. Ini sangat bahaya jika imigrasi longgar tak memiliki data. Jika TKA (tenaga kerja asing) asal China masuk Jakarta jumlahnya banyak. Lalu dibilang tak ada datanya. Ini kan bahaya," ujar Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/4).

Menurut Ujang, hal tersebut akan menjadi genting karena Pemprov DKI akhirnya kesulitan mendeteksi soal penyebaran Corona yang bisa saja di bawa oleh WNA asal China tersebut.

Oleh sebab itu, Ujang mendesak agar hal ini penting untuk di investigasi. Dirinya menduga bisa saja banyak permainan politik di imigrasi.

"Ngeri-ngeri sedap itu imigrasi. Harun Masiku juga nggak tau," sindir Ujang disertai tawa renyahnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya