Pelebaran Defisit Anggaran 5 Persen Dalam APBN, PPP: Akan Membuat Ruang Fiskal Jadi Sempit

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perppu Keuangan Negara. Untuk tahun ini, Jokowi memproyeksikan pelebaran defisit 5,07 persen. Angka tersebut melebar dari sebelumnya sebesar 1,76 persen dari PDB.

Keputusan tersebut diambil seiring kian luasnya penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Menyikapi hal tersebut anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP Achmad Baidhowi menyampaikan pelebaran defisit anggaran 5 persen dalam APBN 2020 setara dengan Rp 836 triliun dengan asumsi makro yang ada saat ini. Angka ini meningkat dari target awal defisit Rp 307,2 triliun.

“Pelebaran defisit perlu memperhatikan sumber pembiayaan dan beban bunga utang pada tahun anggaran berikutnya. Ini akan membuat ruang fiskal menjadi lebih sempit,” ujar Awiek lewat keterangan tertulisnya, Selasa (31/3).

Selain itu, Awiek menambahkan, kenaikan anggaran kartu prakerja dari Rp. 10 triliun menjadi Rp. 20t riliun mempertimbangkan kesiapan dunia usaha untuk menyerap lulusan pra kerja. Artinya, tidak menjadi tambahan pengangguran baru paska lulus.

“Kemudian dari sisi teknis, pelatihan online cukup baik, tapi fasilitas BLK (balai latihan kerja) di pemda, instruktur juga hrus disiapkan,” paparnya.

Mengenai program jaminan sosial pemerintah, kata Awiek, tidak cukup dengan PKH yang masuk kategori keluarga miskin dan bantuan pangan berupa kartu sembako.

“Ada pekerja informal, buruh lepas harian dan profesi pekerja lainnya yang kehilangan pendapatan perlu diberikan cash transfer atau universal basic income,” paparnya.

Menurutnya, pemerintah harus memiliki pengawasan anggaran agar dapat memperketat stimulus ekonomi akibat corona ini.

“Pengawasan anggaran dan teknis operasional perlu diperketat karena jumlah total stimulus mencapai Rp 405,1 triliun cukup besar setara 16 persen total APBN 2020,” tandasnya.