Atasi Covid-19, Komisi IX DPR: Jalan Terbaiknya Karantina Wilayah, Pemerintah Jangan Merasa Sendirian

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyoroti wacana darurat sipil sebagai pendamping pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna melakukan pencegahan penyebaran wabah Covid-19.
Menurutnya, pemerintah harus memutus mata rantai virus corona dari kacamata ketahanan kesehatan, bukan darurat sipil.
“Salah satu jalan paling baik adalah karantina wilayah. Karantina bisa diterjemahkan sesuai dengan situasi kondisi tiap daerah. Enggak harus total seperti di Wuhan. Sehingga dampak sosial ekonomi masyarakat tidak terlalu berat,” ujar Kurniasih lewat keterangan tertulisnya, Selasa (31/3).

Untuk pelaksanaannya, pemerintah bisa melibatkan semua komponen bangsa, yakni masyarakat dan perangkat negara lainnya dalam mengatasi kebutuhan pokok.

“Saya yakin masyarakat akan saling bantu. Sekarang aja sudah banyak bergerak, saling peduli dan saling bantu. Pemerintah enggak perlu merasa sendirian dalam hal ini,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan dan alat kesehatan tanpa terkecuali bagi siapa pun dan di manapun. Komunikasi informasi edukasi bersama melawan Covid-19 juga harus terus digaungkan.

Tak hanya itu pemerintah juga perlu bertanggun jawab dengan menanggung biaya semua pasien orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) serta yang telah menjalani masa isolasi yang dinyatakan positif Covid-19.

“Kemudian realokasi anggaran untuk sehatkan dan selamatkan 270 juta jiwa rakyat Indonesia dari Covid-19 dan semua ahli kesehatan dalam semua kebijakan pemerintah,” tandasnya.