Dicecar DPR, Apakah Polri Siap Hadapi Dampak Sosial Politik Dan Keamanan Jika Darurat Sipil Dijalankan?

Komisi III DPR RI mempertanyakan kesiapan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) jika kebijakan pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai berjalan. Baik mitigasi kebijakan tersebut hingga dampak ekonomi dan sosial politik yang ditimbulkannya.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kapolri Jenderal Idham Azis beserta jajaran di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3).

"Bagaimana Kapolri melakukan pemantauan pengawasan? Dalam UU darurat sipil tadi, bagaimana kesiapan penegakan hukum? Bagaimana memastikan APD (alat pelindung diri) yang tersedia, tidak hanya tersedia tapi juga bisa diakses, dengan harga yang wajar," kata Arteria Dahlan.

"Bagaimana juga dampak turunannya di bidang politik, sosial, ekonomi. Bagaimana memastikan sarana dan prasarana di Polri sendiri?" sambungnya.

Menurut Arteria Dahlan, kebijakan PSBB hingga beberapa daerah yang sudah menerapkan local lockdown pun mesti dilakukan mitigasi oleh Korps Bhayangkara, terutama soal arus mudik dan penertibannya.

"Puasa, lebaran mudik, pergeseran dan pergerakan penduduk. Bagaimana dengan mitigasi?" tuturnya.

Tak lupa, politisi PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan kesiapan Polri terkait kemungkinan terjadinya gejolak sosial di tengah pandemi Covid-19 di tanah air ini. Salah satunya sistem komando di internal kepolisian mengingat pemerintah telah mengeluarkan kebijakan darurat sipil.

"Kalau terjadi kerusuhan, penjarahan huru-hara, bagaimana kesiapan sarana prasarana penegakan hukum, bagaimana dengan sistem dan mekanisme koordinasi, khususnya pengambilan jalur komando yang diharapkan apabila nanti darurat sipil yang diterapkan," tandasnya.