Berita

Politisi Demokrat, Andi Arief/Net

Politik

Dukung Mudik, Andi Arief: Bagaimana Mungkin Dilarang Tapi Saudara Kita Dari Luar Negeri Diterima

SELASA, 31 MARET 2020 | 14:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pandangan berbeda disampaikan oleh politisi Demokrat, Andi Arief terkait dengan larangan mudik yang disampaikan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus corona atau Covid-19.

"Dorong mudik dari Jakarta ke daerah, karena rasio terpapar tinggi," kata Andi Arief di akun Twitternya, Selasa (31/3).

Berdasarkan data  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Senin (30/3), Jakarta menjadi wilayah paling banyak dengan kasus positif corona, yakni mencapai 698 kasus, dan wilayah Jawa Barat urutan kedua dengan 180 kasus positif corona. Dengan angka tersebut, tingkat paparan di Ibukota pun tinggi dibanding daerah lain.


Selain itu, dorongan mudik juga perlu dilakukan karena akan memudahkan pendataan warga yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Di daerah mereka diurus oleh pemda dalam isolasi, lebih mudah mendatanya. Kasih insentif memadai ke Pemda," tegasnya.

Di sisi lain, mantan Stafsus Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini justru heran dengan larangan mudik. Sebab, hal itu kontras dengan kebijakan pemerintah yang rajin memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang terpapar Covid-19, termasuk tenaga kerja Indonesia yang berada di negara terpapar corona.

"Bagaimana mungkin melarang mudik namun menerima saudara kita kembali dari luar negeri dalam jumlah besar," tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya