Berita

Pj Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy/RMOL

Politik

Pilkada 2020 Diundur, PB HMI: Good Job Komisi II DPR

SELASA, 31 MARET 2020 | 09:25 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengapresiasi keputusan diundurnya semua tahapan Pilkada serentak tahun 2020 yang diputuskan dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan pemerintah.  

"DPR melalui komisi II telah menunjukan komitmen kemanusiaan yang tinggi di atas agenda pesta politik Pilkada secara tepat dan proporsional" ungkap Pj Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy di Jakarta pada Senin (30/03).

Pandemi Covid-19 yang semakin meluas, menurut Arya, telah secara nyata mengubah setiap rencana besar dan menuntut Indonesia sebagai bangsa untuk melihatnya sebagai ancaman kemanusiaan yang mesti disikapi secara serius.


"Komisi II DPR secara tegas melalui rapat dengar pendapat bersama pemerintah meminta kepada seluruh kepala daerah yang akan melaksanakan tahapan pilkada serentak tahun ini untuk mengalihkan semua anggaran pilkada kepada kebutuhan penanganan virus corona," jelas Arya.

Lebih lanjut Arya mengatakan, dalam situasi yang serba terbatas secara SDM kesehatan dan ketidaksiapan anggaran, DPR dan pemerintah berhasil menemukan solusi yang konkret.

"Ini menjadi kesepakatan besar yang insha Allah akan signifikan dampaknya bagi pemerintah dalam proses pengendalian dan recovery situasi sosial dan ekonomi nasional akibat wabah yang mematikan ini, Good job DPR," puji Arya.

Besar harapan, pemerintah bisa menindaklanjuti hasil kesepakatan dan hasil rapat kerja ini secara konsekuen, harapnya.

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Hal itu diputuskan dalam rapat di Komisi II DPR yang dipimpin langsung oleh ketua komisi II DPR Dr. Ahmad Dolli Kurnia, menghadirkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Plt Ketua DKPP Muhammad.  

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya