Pj Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy/RMOL
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengapresiasi keputusan diundurnya semua tahapan Pilkada serentak tahun 2020 yang diputuskan dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan pemerintah.
"DPR melalui komisi II telah menunjukan komitmen kemanusiaan yang tinggi di atas agenda pesta politik Pilkada secara tepat dan proporsional" ungkap Pj Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy di Jakarta pada Senin (30/03).
Pandemi Covid-19 yang semakin meluas, menurut Arya, telah secara nyata mengubah setiap rencana besar dan menuntut Indonesia sebagai bangsa untuk melihatnya sebagai ancaman kemanusiaan yang mesti disikapi secara serius.
"Komisi II DPR secara tegas melalui rapat dengar pendapat bersama pemerintah meminta kepada seluruh kepala daerah yang akan melaksanakan tahapan pilkada serentak tahun ini untuk mengalihkan semua anggaran pilkada kepada kebutuhan penanganan virus corona," jelas Arya.
Lebih lanjut Arya mengatakan, dalam situasi yang serba terbatas secara SDM kesehatan dan ketidaksiapan anggaran, DPR dan pemerintah berhasil menemukan solusi yang konkret.
"Ini menjadi kesepakatan besar yang insha Allah akan signifikan dampaknya bagi pemerintah dalam proses pengendalian dan recovery situasi sosial dan ekonomi nasional akibat wabah yang mematikan ini,
Good job DPR," puji Arya.
Besar harapan, pemerintah bisa menindaklanjuti hasil kesepakatan dan hasil rapat kerja ini secara konsekuen, harapnya.
Seperti diketahui, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Hal itu diputuskan dalam rapat di Komisi II DPR yang dipimpin langsung oleh ketua komisi II DPR Dr. Ahmad Dolli Kurnia, menghadirkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Plt Ketua DKPP Muhammad.
