Berita

Pj Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy/RMOL

Politik

Pilkada 2020 Diundur, PB HMI: Good Job Komisi II DPR

SELASA, 31 MARET 2020 | 09:25 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengapresiasi keputusan diundurnya semua tahapan Pilkada serentak tahun 2020 yang diputuskan dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan pemerintah.  

"DPR melalui komisi II telah menunjukan komitmen kemanusiaan yang tinggi di atas agenda pesta politik Pilkada secara tepat dan proporsional" ungkap Pj Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy di Jakarta pada Senin (30/03).

Pandemi Covid-19 yang semakin meluas, menurut Arya, telah secara nyata mengubah setiap rencana besar dan menuntut Indonesia sebagai bangsa untuk melihatnya sebagai ancaman kemanusiaan yang mesti disikapi secara serius.


"Komisi II DPR secara tegas melalui rapat dengar pendapat bersama pemerintah meminta kepada seluruh kepala daerah yang akan melaksanakan tahapan pilkada serentak tahun ini untuk mengalihkan semua anggaran pilkada kepada kebutuhan penanganan virus corona," jelas Arya.

Lebih lanjut Arya mengatakan, dalam situasi yang serba terbatas secara SDM kesehatan dan ketidaksiapan anggaran, DPR dan pemerintah berhasil menemukan solusi yang konkret.

"Ini menjadi kesepakatan besar yang insha Allah akan signifikan dampaknya bagi pemerintah dalam proses pengendalian dan recovery situasi sosial dan ekonomi nasional akibat wabah yang mematikan ini, Good job DPR," puji Arya.

Besar harapan, pemerintah bisa menindaklanjuti hasil kesepakatan dan hasil rapat kerja ini secara konsekuen, harapnya.

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Hal itu diputuskan dalam rapat di Komisi II DPR yang dipimpin langsung oleh ketua komisi II DPR Dr. Ahmad Dolli Kurnia, menghadirkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Plt Ketua DKPP Muhammad.  

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya