Kebijakan Anies Ikuti Arahan Jokowi, Kok Dibatalkan Luhut?

Pembatalan rencana penghentian operasional bus antar kota antar provinsi (AKAP), bus antar jemput antar provinsi (AJAP), serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta menuai tanda tanya.

Pasalnya, ada ketidaksinkronan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran pembantunya mengenai antisipasi percepatan arus mudik di tahun 2020 karena pandemik virus corona.

Begitu kata pengamat politik dan multimedia, Roy Suryo kepada redaksi, Selasa (31/3).

Dalam rapat terbatas, kemarin (Senin, 30/3), Jokowi menyinggung bahwa dalam delapan hari terakhir ada 876 armada bus membawa penumpang sebanyak 14 ribu orang dari Jabodetabek. Dia meminta agar hal ini jadi perhatian yang serius karena dapat menularkan Covid-19 di daerah.

“Presiden Jokowi saja siang tadi mengatakan bahwa 14 ribu orang mudik dengan bus, yang berpotensi bahaya penularan Covid-19,” terangnya.

Lalu kebijakan ini diikuti oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang memerintahkan Dishub DKI Jakarta membuat larangan operasional sejumlah bus.

Tapi baru juga akan diberlakukan, pemerintah pusat melalui pelaksana tugas (Plt) Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan membatalkan kebijakan tersebut. Hal ini yang kemudian membuat Roy Suryo menjadi bertanya-tanya mengenai sinkronisasi Jokowi dan jajarannya.

“Goodbener DKI Jakarta Mas Anies Baswedan sudah tegas akan menyetop operasi bus AKAP, kok malahan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) membatalkan? Harusnya yang dibatalkan itu TKA China!” kesalnya.