Berita

Presiden Jokowi/Net

Kesehatan

Jangan Berlebihan Sama Pemudik Yang Sudah Terlanjur Pulkam, Pakai Protokoler Kesehatan Aja!

SENIN, 30 MARET 2020 | 18:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Beberapa daerah telah memberikan imbauannya kepada para perantau agar tidak mudik dulu selama wabah virus corona masih berlangsung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas Antisipasi Mudik Lebaran melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan bagi para pemudik selama masa wabah virus corona. Namun, ia meminta agar tidak berlebihan dalam menjalankan langkah penyaringan terhadap warga yang sudah terlanjur mudik.

"Jangan sampai menimbulkan langkah penyaringan atau screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung," tegas Jokowi, Senin (30/3).


Ia mendengar informasi dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bahwa pergerakan arus mudik tahun ini lebih awal dari biasanya.

Ia juga mencontohkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DIY telah menerapan protokol kesehatan ketat bagi pemudik di desa maupun kelurahan.

"Ini inisiatif yang bagus, saya juga memperingatkan agar dilakukan secara terukur," ujar Jokowi.

Penetapan tanggap darurat Covid-19 sebagian pekerja informal di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sudah mulai bergerak menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.

Dalam delapan hari terakhir, ada 876 bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY.

"Ini belum dihitung arus mudik yang menggunakan transportasi massal lain misal kereta api, kapal, dan angkutan udara, serta menggunakan mobil pribadi," ulas Jokowi.

Ia menegaskan lagi ahar gubernur, bupati, dan wali kota, meningkatkan pengawasan di wilayah masing-masing sesuai protokol kesehatan terkait pencegahan Covid-19.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Jumat, 13 Maret 2026 | 01:05

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

UPDATE

Prediksi Mossad Gagal, Netanyahu Disebut Murka ke Direktur Intelijen

Senin, 23 Maret 2026 | 13:39

Kasus Andrie Yunus Bisa Diusut Timwas Intelijen DPR

Senin, 23 Maret 2026 | 13:23

Pengamat: Trump Inkonsisten Soal Selat Hormuz

Senin, 23 Maret 2026 | 13:09

Daftar Negara yang Terancam Bangkrut Akibat Perang Iran

Senin, 23 Maret 2026 | 12:53

Gebrakan Xiaomi SU7 2026: Ludes 15 Ribu Unit dalam 34 Menit, Daya Jelajah Tembus 900 Km!

Senin, 23 Maret 2026 | 12:37

H+2 Lebaran, Emas Antam Turun Rp50 Ribu

Senin, 23 Maret 2026 | 12:35

WFH Jangan Ganggu Kinerja Perusahaan, DPR Minta Pemerintah Hati-hati

Senin, 23 Maret 2026 | 12:31

124 Perusahaan Truk Kena Sanksi Saat Lebaran, Mayoritas Pelanggaran ODOL

Senin, 23 Maret 2026 | 12:08

Menhub Siapkan Strategi Khusus Amankan Arus Balik Lebaran 1447 H Lintas Sumatra-Jawa

Senin, 23 Maret 2026 | 11:27

DJP: Aktivasi Akun Coretax Tembus 16,6 Juta, Lapor SPT Tahunan Capai 8,7 Juta

Senin, 23 Maret 2026 | 11:03

Selengkapnya