Berita

Presiden Jokowi/Net

Kesehatan

Jangan Berlebihan Sama Pemudik Yang Sudah Terlanjur Pulkam, Pakai Protokoler Kesehatan Aja!

SENIN, 30 MARET 2020 | 18:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Beberapa daerah telah memberikan imbauannya kepada para perantau agar tidak mudik dulu selama wabah virus corona masih berlangsung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas Antisipasi Mudik Lebaran melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan bagi para pemudik selama masa wabah virus corona. Namun, ia meminta agar tidak berlebihan dalam menjalankan langkah penyaringan terhadap warga yang sudah terlanjur mudik.

"Jangan sampai menimbulkan langkah penyaringan atau screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung," tegas Jokowi, Senin (30/3).


Ia mendengar informasi dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bahwa pergerakan arus mudik tahun ini lebih awal dari biasanya.

Ia juga mencontohkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DIY telah menerapan protokol kesehatan ketat bagi pemudik di desa maupun kelurahan.

"Ini inisiatif yang bagus, saya juga memperingatkan agar dilakukan secara terukur," ujar Jokowi.

Penetapan tanggap darurat Covid-19 sebagian pekerja informal di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sudah mulai bergerak menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.

Dalam delapan hari terakhir, ada 876 bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY.

"Ini belum dihitung arus mudik yang menggunakan transportasi massal lain misal kereta api, kapal, dan angkutan udara, serta menggunakan mobil pribadi," ulas Jokowi.

Ia menegaskan lagi ahar gubernur, bupati, dan wali kota, meningkatkan pengawasan di wilayah masing-masing sesuai protokol kesehatan terkait pencegahan Covid-19.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya