Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto/Net
Pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah mendesak pemerintah segera mengkonsolidasikan seluruh elemen sipil di luar alat pemerintah dalam menyikapi perkembangan wabah Coronavirus disease (Covid-19).
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto menjelaskan, dalam beberapa pekan ini seluruh elemen sipil sudah bergerak melakukan aksi pencegahan menekan penularan Covid-19, mulai organisasi kemasyarakatam, organisasi kepemudaan, komunitas dan elemen sipil lainnya.
Cak Nanto -sapaan akrabnya- meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan konsolidasi dengan seluruh elemen sipil. Tujuannya agar seluruh ikhtiyar yang dilakukan elemen sipil dapat diketahui indikator keberhasilannya.
"Pemerintah perlu koordinasi dengan ormas dan elemen sipil yang lain, agar terukur, yang punya kewenangan kan pemerintah. Konsolidasi harus dilakukan, untuk melakkan gerakan bersama, sehingga bisa terukur dan tidak parsial seperti saat ini," demikian pendapat Cak Nanto saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/3).
Pemuda Muhammadiyah di seluruh Indonesia kata Kata Cak Nanto, saat ini terus bergerak melakukan upaya pencegahan di masyarakat, seperti penyemprotan disinfektan di masjid dan di sekola. Ia juga mengapresiasi kesadaran elemen sipil yang secara sukarela melakukan perlawanan terhadapa virus mematikan asal Kota Wuhan, China itu.
Meski demikian, dirinya masih melihat masih terjadi keresahan di masyarakat, sebabnya adalah pemerintah tampak gamang dalam menerapkan kebijakan dalam penanggulangan virus yang sudah mengakibatkan kasus kematian di Indonesia di angka lebih dari 100 orang.
"Fakta di bawah kerasahan berlanjut, sebabnya pemerintah nampak gamang mengambil keputusan. Harusnya Gugus Tugas Covid-19 sebagai kepanjangan pemerintah bekerja secara konkret tidak memberi pengumuman kasus (Covid-19) saja. Masyarakat kita butuh gambaran jelas bagaimana wabah ini ditanggulangi," tandas pria asal Sumenep, Madura, Jawa Timur itu.
Mantan Kornas JPPR ini juga menyoroti Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis yang diberlakukan di seluruh wilayah di Indonesia.
Menurutnya, permberlakukan maklumat Kapolri seharusnya dimaksimalkan di daerah yang ditetapkan sebagai zona merah wabah Covid-19, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan masalah sosial baru.
"Harusnya dilokalisir di daerah yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah. Masak semua wilayah dilockdown semua, ini malah akan merepotkan kalau nggak boleh kerja smua," pungkas Cak Nanto.
