Eko Patrio (kemeja biru panjang) saat menemani Zulkifli Hasan menyemprot disinfektan/Net
Sebaran virus corona baru atau Covid-19 kian mengkhawatirkan. Teranyar, kasus ada 1.285 kasus positif dengan angka meninggal sebanyak 114 orang. Sementara DKI menjadi kasus terbanyak di tanah air.
Atas alasan itu, Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertindak cepat.
Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo menyerukan agar pemerintah pusat, yang sesuai UU 6/2018 memiliki kewenangan menetapkan status karantina wilayah, segera memberlakukan karantina di DKI Jakarta dan sekitarnya.
“Ini karena Jabodetabek merupakan episentrum penyebaran dan beberapa wilayah lain yang terbukti merupakan tempat penyebaran Covid-19,†ujarnya saat membagikan sembako bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Duren Sawit, Jakarta, Minggu (29/3).
Eko Patrio, sapaan akrabnya, lantas merinci bahwa setidaknya DKI Jakarta perlu mempersiapkan Rp 5 hingga 7 triliun jika rencana
lockdown atau karantina wilayah dilakukan selama satu bulan. Dana itu diitung berdasarkan asumsi sebanyak 2,6 juta rumah tangga di DKI Jakarta mendapatkan Rp 2 hingga 3 juta per bulan.
“Dana diberikan untuk mereka memenuhi kebutuhan pokoknya selama dilakukan
lockdown,†tuturnya.
Dalam hal ini, kata Eko Patrio, Pemprov DKI bisa membantu pemerintah pusat untuk pemenuhan logistik serta pangan saat karantina wilayah.
“Pemprov DKI bisa menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT), Pak Anies sudah alokasikan sebanyak Rp 54 miliar. Sementara Komisi A DPRD sudah setuju anggaran Rp 183 miliar, dengan rincian 130 milyar untuk dinkes, 53 milyar untuk kewilayahan,†urainya.
Anggota DPR ini juga meminta agar ada realokasi fiskal lainnya, seperti pemanfaatan Silpa APBD DKI Jakarta 2019.
“Diproyeksikan totalnya Rp 5,5 triliun. Kita bisa alokasikan setengah sampai 80 persen untuk bantuan logistik dan pangan,†tegasnya.
Pemprov DKI juga bisa merealokasi dana untuk rencana event dan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini ada rencana anggaran Formula-E sebesar Rp 1,6 triliun. Sedang 9 infrastruktur prioritas DKI Jakarta diperkirakan per tahun bisa menghabiskan Rp 5 triliun.
“Jika dibatalkan atau ditunda dua saja, seperti pengembangan jalur MRT dan LRT maka bisa dapat Rp 1 triliun,†urainya.
Tidak cukup sampai di situ, Eko Patrio juga menilai Pemprov DKI bisa menggunakan dana CSR BUMD DKI Jakarta, yang saat ini ada kurang lebih 23 perusahaan. Jika dana CSR masing-masing bisa diambil Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar, maka total bisa didapat sebanyak Rp 11 miliar hingga Rp 20 miliar.
“Bila masih kurang juga, fraksi PAN akan mengajak fraksi-fraksi lain di DPRD untuk urun rembuk agar bisa menyumbangkan gajinya 50 pesen selama 3 bulan. Bisa sekitar Rp 17,4 miliar,†tuturnya.
