Berita

Presiden Joko Widodo dan Menteri Luhut/Net

Politik

Jokowi Harus Copot Menteri Luhut Yang Tetap Garap Ibukota Baru Di Tengah Wabah Corona

MINGGU, 29 MARET 2020 | 21:35 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Persiapan pemindahan ibukota negara yang terus dijalankan dinilai tidak tepat dilakukan pemerintah di tengah pandemik virus corona atau Covid-19.

Diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemindahan Ibukota tetap berjalan. Bahkan kementerian terkait sudah melakukan komunikasi dengan beberapa investor untuk pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur.

"Pernyataan Luhut ini seolah menutup mata dengan kasus pendemik corona ini," kata Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (29/3).


Harusnya, kata dia, pemerintah bisa lebih peka terhadap kekhawatiran yang dialami masyarakat. Sebab saat ini, wabah virus corona terus meluas. Berdasarkan data per hari ini, jumlah pasien yang dinyataka positif corona mencapai 1285, dan pasien meninggal 114 orang.

"Mereka sebagai penguasa harusnya hindari dulu pernyataan-pernyataan yang justru mendapat kritikan publik di tengah situasi bangsa dilanda bencana dasyat, bencana yang tak lazim hingga mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat," paparnya.

Bahkan ia berharap, Presiden Joko Widodo memberikan tindakan tegas kepada menteri dua periode tersebut karena dinilai telah menyakitkan hati masyarakat.

"Luhut kurang peka dan kurang sensitif dengan situasi saat ini dan menurut saya, Jokowi harus segera ganti Luhut jadi menteri," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya