Berita

Jaya Suprana/Istimewa

Jaya Suprana

Pulkam Atau Tidak Pulkam

MINGGU, 29 MARET 2020 | 20:50 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

SEMENTARA sang pangeran Denmark di dalam mahakarya Shakespeare “Hamlet” menimang sebuah tengkorak manusia sambil bergumam bimbang dilema “To Be Or Not To Be” maka sebagian warga Indonesia menghadapi kemelut wabah Corona sambil bimbang dilema “Pulkam Atau Tidak Pulkam”.

Urbanisasi

Para bukan pelaku urbanisasi sulit mengerti ada warga ingin pulang kampung di masa wabah penyakit menular sedang merajalela. Sebaliknya para pelaku urbanisasi penganut mashab “mangan ora mangan asal kumpul” sulit mengerti kenapa ada orang yang tidak ingin pulkam.


Mereka yang ingin pulkam lazimnya tidak gentar tertular virus Corona yang berkeliaran di dalam bus, kereta api, kapal laut ketika menempuh perjalanan pulkam dengan semboyan “Lebih baik mati di kampung halaman ketimbang di perantauan”. Mereka juga tidak peduli kemungkinan menjadi carrier pembawa virus Corona yang potensial menular ke keluarga, anak cucu, kakek nenek beserta seluruh warga di kampung halaman.

Tradisi

Tradisi pulkam bukan monopoli masyarakat Indonesia. Masyarakat Jerman berbondong-bondong pulkam pada masa Hari Natal. Masyarakat China berduyun-duyung pulkam pada masa Hari Raya Imlek. Masyarakat India berjubel memadati jalan raya sampai jalan tikus menjelang hari raya Depavali.

Masyarakat Indonesia mudik menyambut Hari Raya Idul Fitri. Namun sangat perlu disadari bahwa semua tradisi itu bukan untuk dilakukan pada masa wabah penyakit menular. Risiko pulkam makin menyebarluaskan penyakit menular terlalu besar untuk tetap nekat dilakukan.

Tanggung Jawab

Memang tidak mudah menyadarkan masyarakat untuk tidak pulkam selama tradisi pulkam sudah mendarah-daging di dalam jiwa raga masing-masing. Menyadarkan masyarakat untuk tidak pulkam setara sulitnya dengan menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak yang hanya bisa berhasil apabila ada paksaan secara hukum lengkap dengan sanksi bagi para pelanggarnya.

Maka masalah kebimbangan pulkam atau tidak pulkan tidak akan terselesaikan apabila pulkam tidak tegas dilarang secara hukum sebagai suatu perilaku yang membahayakan kepentingan bersama. Membiarkan rakyat memilih pulkam atau tidak pulkam pada hakikatnya sama saja dengan membiarkan rakyat memilih hidup bersama atau mati bersama.

Pembiaran pulkam juga tidak menghormati jasa para Pahlawan Kesehatan yang telah mempertaruhkan jiwa-raga demi gigih mencegah virus corona menyebar ke seluruh pelosok Nusantara.

Keberanian

Namun melarang atau tidak melarang pulkam merupakan dilema buah simalakama sebab masing-masing memiliki risiko dampak tersendiri. Memang dibutuhkan keberanian pihak yang paling berwenang untuk tegas melarang atau tidak melarang pulkam sambil berani menghadapi segala risiko dampak mulai dari sosial, kesehatan, politis sampai ekonomi.

Apa pun keputusan yang diambil seyogianya yang berwenang wajib bertanggung-jawab atas pilihan kebijakan yang dilaksanakan menjadi kenyataan. Tidak melarang pulkam berarti wajib bertanggung-jawab atas dampak wabah penyakit menular makin merajalela ke seluruh pelosok negeri.

elarang pulkam berarti wajib bertanggung jawab atas dampak ekonomi dan sosial terutama bagi rakyat miskin. Rakyat memilih para pemimpin bukan yang menghindari tanggung jawab namun justru yang sepenuhnya siap bertanggung-jawab atas keselamatan seluruh rakyat dari ancaman marabahaya.

Penulis adalah warga Indonesia yang berduka atas wafatnya sesama warga akibat virus Corona serta gugurnya para Pahlawan Kesehatan di gugus terdepan pertempuran melawan virus Corona

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya