Berita

Jaya Suprana/Istimewa

Jaya Suprana

Pulkam Atau Tidak Pulkam

MINGGU, 29 MARET 2020 | 20:50 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

SEMENTARA sang pangeran Denmark di dalam mahakarya Shakespeare “Hamlet” menimang sebuah tengkorak manusia sambil bergumam bimbang dilema “To Be Or Not To Be” maka sebagian warga Indonesia menghadapi kemelut wabah Corona sambil bimbang dilema “Pulkam Atau Tidak Pulkam”.

Urbanisasi

Para bukan pelaku urbanisasi sulit mengerti ada warga ingin pulang kampung di masa wabah penyakit menular sedang merajalela. Sebaliknya para pelaku urbanisasi penganut mashab “mangan ora mangan asal kumpul” sulit mengerti kenapa ada orang yang tidak ingin pulkam.


Mereka yang ingin pulkam lazimnya tidak gentar tertular virus Corona yang berkeliaran di dalam bus, kereta api, kapal laut ketika menempuh perjalanan pulkam dengan semboyan “Lebih baik mati di kampung halaman ketimbang di perantauan”. Mereka juga tidak peduli kemungkinan menjadi carrier pembawa virus Corona yang potensial menular ke keluarga, anak cucu, kakek nenek beserta seluruh warga di kampung halaman.

Tradisi

Tradisi pulkam bukan monopoli masyarakat Indonesia. Masyarakat Jerman berbondong-bondong pulkam pada masa Hari Natal. Masyarakat China berduyun-duyung pulkam pada masa Hari Raya Imlek. Masyarakat India berjubel memadati jalan raya sampai jalan tikus menjelang hari raya Depavali.

Masyarakat Indonesia mudik menyambut Hari Raya Idul Fitri. Namun sangat perlu disadari bahwa semua tradisi itu bukan untuk dilakukan pada masa wabah penyakit menular. Risiko pulkam makin menyebarluaskan penyakit menular terlalu besar untuk tetap nekat dilakukan.

Tanggung Jawab

Memang tidak mudah menyadarkan masyarakat untuk tidak pulkam selama tradisi pulkam sudah mendarah-daging di dalam jiwa raga masing-masing. Menyadarkan masyarakat untuk tidak pulkam setara sulitnya dengan menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak yang hanya bisa berhasil apabila ada paksaan secara hukum lengkap dengan sanksi bagi para pelanggarnya.

Maka masalah kebimbangan pulkam atau tidak pulkan tidak akan terselesaikan apabila pulkam tidak tegas dilarang secara hukum sebagai suatu perilaku yang membahayakan kepentingan bersama. Membiarkan rakyat memilih pulkam atau tidak pulkam pada hakikatnya sama saja dengan membiarkan rakyat memilih hidup bersama atau mati bersama.

Pembiaran pulkam juga tidak menghormati jasa para Pahlawan Kesehatan yang telah mempertaruhkan jiwa-raga demi gigih mencegah virus corona menyebar ke seluruh pelosok Nusantara.

Keberanian

Namun melarang atau tidak melarang pulkam merupakan dilema buah simalakama sebab masing-masing memiliki risiko dampak tersendiri. Memang dibutuhkan keberanian pihak yang paling berwenang untuk tegas melarang atau tidak melarang pulkam sambil berani menghadapi segala risiko dampak mulai dari sosial, kesehatan, politis sampai ekonomi.

Apa pun keputusan yang diambil seyogianya yang berwenang wajib bertanggung-jawab atas pilihan kebijakan yang dilaksanakan menjadi kenyataan. Tidak melarang pulkam berarti wajib bertanggung-jawab atas dampak wabah penyakit menular makin merajalela ke seluruh pelosok negeri.

elarang pulkam berarti wajib bertanggung jawab atas dampak ekonomi dan sosial terutama bagi rakyat miskin. Rakyat memilih para pemimpin bukan yang menghindari tanggung jawab namun justru yang sepenuhnya siap bertanggung-jawab atas keselamatan seluruh rakyat dari ancaman marabahaya.

Penulis adalah warga Indonesia yang berduka atas wafatnya sesama warga akibat virus Corona serta gugurnya para Pahlawan Kesehatan di gugus terdepan pertempuran melawan virus Corona

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya