Berita

Kondisi Jakarta lengang/Net

Politik

Nasdem Dukung Ibukota Dikarantina Asal Pangan Dan Ekonomi Rakyat Terjamin

MINGGU, 29 MARET 2020 | 18:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Desakan untuk memberlakukan lockdown di tengah wabah virus corona terus disuarakan, termasuk di wilayah DKI Jakarta yang menjadi wilayah dengan penyebaran yang masif.

Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta menyarankan, jika karantina terpaksa dilakukan, maka keputusan tersebut harus diikuti oleh jaminan ekonomi kepada rakyat Jakarta.

"NasDem mendorong yang terbaik, tapi syaratnya ada kesepahaman kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta. Ini enggak boleh beda tentang bencana Covid-19," ujar Ketua Fraksi Nasdem DKI, Wibi Andrino kepada wartawan, Minggu (29/3).


Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sesungguhnya telah memiliki skenario  lockdown di Ibukota pada pertengahan Maret lalu. Namun rencana tersebut terbentur dengan kewenangan pemerintah pusat.

"Tanggal 15 Maret yang lalu Pak Anies sempat bilang Jakarta harusnya di-lockdown, tapi kan memang belum disetujui oleh pemerintah pusat dengan alasan apa saya tidak tahu," sambungnya.

Saat ini, Jakarta telah menjadi pusat penyebaran corona di Indonesia. Apabila tidak dilakukan karantina, para pendatang di Jakarta akan membawa virus ke daerah mereka apabila musim mudik tiba.

Sebelum Karantina dilakukan, Wibi meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan untuk rakyat. Serta subsidi listrik diberikan semasa karantina berlangsung.

Lebih lanjut, Wibi menyebut pemerintah pusat dan Pemprov harus sinkron dalam menjalankan keputusan ini. Serta sampaikan kepada publik bahwa Jakarta siap apabila karantina dilakukan.

"Jadi satu saya minta adalah pemerintah pusat dan DKI harus sinkron, harus linier, kerja sama harus ada kesepahaman yang sama yang ada di Jakarta, karena Jakarta adalah rumah pemerintahan pusat," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya