Kondisi Jakarta lengang/Net
Desakan untuk memberlakukan lockdown di tengah wabah virus corona terus disuarakan, termasuk di wilayah DKI Jakarta yang menjadi wilayah dengan penyebaran yang masif.
Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta menyarankan, jika karantina terpaksa dilakukan, maka keputusan tersebut harus diikuti oleh jaminan ekonomi kepada rakyat Jakarta.
"NasDem mendorong yang terbaik, tapi syaratnya ada kesepahaman kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta. Ini enggak boleh beda tentang bencana Covid-19," ujar Ketua Fraksi Nasdem DKI, Wibi Andrino kepada wartawan, Minggu (29/3).
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sesungguhnya telah memiliki skenario
lockdown di Ibukota pada pertengahan Maret lalu. Namun rencana tersebut terbentur dengan kewenangan pemerintah pusat.
"Tanggal 15 Maret yang lalu Pak Anies sempat bilang Jakarta harusnya di-
lockdown, tapi kan memang belum disetujui oleh pemerintah pusat dengan alasan apa saya tidak tahu," sambungnya.
Saat ini, Jakarta telah menjadi pusat penyebaran corona di Indonesia. Apabila tidak dilakukan karantina, para pendatang di Jakarta akan membawa virus ke daerah mereka apabila musim mudik tiba.
Sebelum Karantina dilakukan, Wibi meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan untuk rakyat. Serta subsidi listrik diberikan semasa karantina berlangsung.
Lebih lanjut, Wibi menyebut pemerintah pusat dan Pemprov harus sinkron dalam menjalankan keputusan ini. Serta sampaikan kepada publik bahwa Jakarta siap apabila karantina dilakukan.
"Jadi satu saya minta adalah pemerintah pusat dan DKI harus sinkron, harus linier, kerja sama harus ada kesepahaman yang sama yang ada di Jakarta, karena Jakarta adalah rumah pemerintahan pusat," pungkasnya.
