Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Pak Jokowi Jangan Keras Kepala, Segera Lockdown Kawasan Industri

MINGGU, 29 MARET 2020 | 17:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sejumlah pihak terus mendesak pemerintah pusat segera menerapkan kebijakan lockdown di tengah wabah Covid-19 yang kian mengkhawatirkan.

Salah satunya datang dari Labor Institute Indonesia yang mendorong Presiden Joko Widodo segara me-lockdown kawasan-kawasan industri guna melindungi para pekerja atau buruh di kawasan industri dari serangan Covid-19.

Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga menjelaskan, kawasan industri di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya sangat rentan penyebaran Covid-19.


"Ditambah lagi dengan tren kenaikan orang yang terinfeksi Covid-19 dan meninggal karena virus tersebut cukup tinggi," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Minggu (29/3).

"Untuk itu Presiden jangan bersikeras untuk tidak membuat kebijakan lockdown kawasan industri tersebut, guna membuat rasa aman bagi para stakeholder, buruh, dan pengusaha," sambungnya.

Menurut Andy, lockdown di kawasan industri akan memberikan rasa aman bagi jutaan buruh akan berdampak positif bagi keluarganya. Selain itu, kebijakan lockdown selama 14 hari atau 2 pekan juga diprediksi tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

"Labor Institute Indonesia juga mengimbau agar pemerintah memberikan stimulus discount pembayaran pajak kepada dunia industri agak para pengusaha dapat tetap membayar upah para buruhnya selama perusahaan/pabrik di-lockdown," jelasnya.

Selain itu, pemerintah perlu segera melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan industri ketika perusahaan di-lockdown untuk mempersempit penyebaran virus yang berasal dari Wuhan, China ini.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya