PKS: Pemerintah Harus Dengar Ultimatum Pahlawan Medis, Kami Sedih Dan Trenyuh

Ultimatum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama organisasi profesi kesehatan lain lewat surat terbuka yang meminta jaminan pemenuhan alat pelindung diri (APD) bagi dokter dan tenaga medis yang menangani Covid-19 harus ditanggapi serius oleh pemerintah.

Sebab ultimatum tersebut merupakan cerminan kegelisahan dan realitas minimnya APD tenaga medis di berbagai rumah sakit.

"Kami sedih dan trenyuh membaca surat tersebut. Kami yakin tidak niat sedikitpun dari para dokter dan tenaga medis untuk lari dari medan juang kemanusiaan. Tapi  permintaan dan harapan mereka untuk mendapat APD yang mencukupi sangat rasional dan manusiawi," kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/3).

"Mereka pahlawan bagi kita semua, taruhannya nyawa jika mereka tidak terlindungi yang berdampak pula pada keberlangsungan perawatan pasien Covid-19," sambungnya.

Respons pemerintah harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi berdasarkan kalkulasi kebutuhan APD tenaga medis. Distribusi penyediaan APD juga harus disertai protokol dan SOP yang ketat agar tidak ada lagi rymah sakit yang kehabisan stok.

"Pemerintah tidak bisa gunakan pola kerja standar. Respons cepat sangat dibutuhkan. Galang semua potensi dari pengusaha, swasta, dan masyarakat bahkan bantuan internasional untuk memenuhi kebutuhan APD bagi RS dan tenaga medis," terangnya.

Di sisi lain, PKS sendiri sudah menyalurkan bantuan APD melalui PB ID dan PPNI yang bersumber dari pemotongan gaji anggota Fraksi PKS pada Kamis (26/3). Kebijakan pemotongan gaji untuk APD ini juga diikuti seluruh anggota DPRD PKS dan disalurkan langsung ke rumah sakit di berbagai daerah.