Berita

Mukhaer Pakanna/Net

Politik

Catatan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jika Pemerintah Mau Terapkan Lockdown

MINGGU, 29 MARET 2020 | 06:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kebijakan lockdown memang perlu diberlakukan pemerintah untuk meminimalisasi sebaran virus corona baru atau Covid-19 di Indonesia. Dorongan itu pun terus didengungkan oleh masyarakat. Teranyar oleh Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD), Dr. Mukhaer Pakkanna.

“Memang ideal kebijakan lockdown diberlakukan jika ingin meminimalisir eskalasi wabah Covid-19,” ujarnya kepada redaksi, Minggu (29/3).

Hanya saja, Mukhaer memberi sejumlah catatan sebelum pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan antisipasi yang juga dilakukan oleh banyak negara maju itu. Catatan ini berkaitan dengan mobilitas rakyat yang dibatasi.


Ia menjelaskan, di beberapa negara yang memberlakukan lockdown, setiap orang yang mau bepergian dari satu tempat tertentu ke tempat yang lain, harus punya izin. Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi.

“Harus dihukum. Tentu, aparat dan perangkatnya harus siap. Aransemen kelembagaan dan aturan harus ditata apik. Jika perangkat dan SDM tidak disiapkan, kebijakan lockdown akan mubazir,” ujarnya.

“Apalagi negara kita sejatinya, meminjam term Gurnar Myrdal, yaitu masih diatributkan sebagai negara softstate atau negara lunak,” sambung Mukhaer.

Pemerintah juga harus membuat model kebijakan yang memikirkan masyarakat kecil. Khususnya pekerja informal, pedagang kaki lima, tukang batu, tukang parkir, nelayan miskin, petani penggarap, dan lain-lain.

“Siapkah negara memproteksi mereka selama masa karantina? Atau mungkin para orang kaya, politisi kaya, kritikus kaya, atau selebriti kaya siap memproteksi kehidupan mereka selama masa karantina? Bagaimana model kebijakan stimulasi dari negara untuk menghidupi mereka yang papa dan termarjinalkan ini?” terang Mukhaer.

Lebih lanjut, menurut Mukhaer, wabah Covid-19 ini membangun kesadaran untuk kembali pada semangat gotong royong. Pemerintah sendiri sudah mengais-ngais dana dari pemotongan beberapa anggaran tahun 2020 dan katanya sudah terkumpul Rp 121,3 triliun dan utang luar negeri baru untuk penanganan efek wabah Covid-19 dari Bank Dunia sudah cair Rp 4 triliun.

Selain itu, pemerintah dengan berbagai keterbatasannya sedang menyusun beberapa aturan, kelembagaan dan perangkatnya.

“Jiika memang sudah siap dan kita kompak dalam suasana gotong royong, silakan kebijakan lockdown itu dilansir. Itulah ikhtiar kita,” pungkas Mukhaer.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya