Berita

Mukhaer Pakanna/Net

Politik

Catatan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jika Pemerintah Mau Terapkan Lockdown

MINGGU, 29 MARET 2020 | 06:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kebijakan lockdown memang perlu diberlakukan pemerintah untuk meminimalisasi sebaran virus corona baru atau Covid-19 di Indonesia. Dorongan itu pun terus didengungkan oleh masyarakat. Teranyar oleh Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD), Dr. Mukhaer Pakkanna.

“Memang ideal kebijakan lockdown diberlakukan jika ingin meminimalisir eskalasi wabah Covid-19,” ujarnya kepada redaksi, Minggu (29/3).

Hanya saja, Mukhaer memberi sejumlah catatan sebelum pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan antisipasi yang juga dilakukan oleh banyak negara maju itu. Catatan ini berkaitan dengan mobilitas rakyat yang dibatasi.


Ia menjelaskan, di beberapa negara yang memberlakukan lockdown, setiap orang yang mau bepergian dari satu tempat tertentu ke tempat yang lain, harus punya izin. Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi.

“Harus dihukum. Tentu, aparat dan perangkatnya harus siap. Aransemen kelembagaan dan aturan harus ditata apik. Jika perangkat dan SDM tidak disiapkan, kebijakan lockdown akan mubazir,” ujarnya.

“Apalagi negara kita sejatinya, meminjam term Gurnar Myrdal, yaitu masih diatributkan sebagai negara softstate atau negara lunak,” sambung Mukhaer.

Pemerintah juga harus membuat model kebijakan yang memikirkan masyarakat kecil. Khususnya pekerja informal, pedagang kaki lima, tukang batu, tukang parkir, nelayan miskin, petani penggarap, dan lain-lain.

“Siapkah negara memproteksi mereka selama masa karantina? Atau mungkin para orang kaya, politisi kaya, kritikus kaya, atau selebriti kaya siap memproteksi kehidupan mereka selama masa karantina? Bagaimana model kebijakan stimulasi dari negara untuk menghidupi mereka yang papa dan termarjinalkan ini?” terang Mukhaer.

Lebih lanjut, menurut Mukhaer, wabah Covid-19 ini membangun kesadaran untuk kembali pada semangat gotong royong. Pemerintah sendiri sudah mengais-ngais dana dari pemotongan beberapa anggaran tahun 2020 dan katanya sudah terkumpul Rp 121,3 triliun dan utang luar negeri baru untuk penanganan efek wabah Covid-19 dari Bank Dunia sudah cair Rp 4 triliun.

Selain itu, pemerintah dengan berbagai keterbatasannya sedang menyusun beberapa aturan, kelembagaan dan perangkatnya.

“Jiika memang sudah siap dan kita kompak dalam suasana gotong royong, silakan kebijakan lockdown itu dilansir. Itulah ikhtiar kita,” pungkas Mukhaer.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Helikopter Pemadam Karhutla BNPB Jatuh di Sungai Barito

Minggu, 08 November 2026 | 14:30

Putin Pastikan Rusia-AS-Ukraina Kembali Berunding Pekan Depan di Abu Dhabi

Minggu, 08 November 2026 | 14:26

Plt Bupati Klaten Dicecar KPK soal Penerimaan Uang Hamenang dan Era Sebelumnya

Minggu, 08 November 2026 | 14:19

Al Aqsha Travel Gelar Akademi Marketing Haji untuk Perkuat Kompetensi Mitra

Minggu, 08 November 2026 | 14:02

Bahlil Ancam Tempuh Jalur Hukum Gegara Namanya Dikaitkan dengan Isu Penyadapan Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 13:47

Gempa 5,7 Magnitudo Guncang Jepang, 20 Orang Terluka

Minggu, 08 November 2026 | 13:42

Penyadapan Presiden Prabowo Biang Kerok Ekonomi Tidak Stabil

Minggu, 08 November 2026 | 13:28

Green Wakaf, Memperluas Manfaat Wakaf untuk Menjaga Kelestarian Alam

Minggu, 08 November 2026 | 13:08

Pengamat: Peran Seskab Teddy Strategis dalam Komunikasi Politik Pemerintah

Minggu, 08 November 2026 | 13:02

AS Siapkan Rp362 Miliar untuk Pembocor Informasi Nuklir Iran

Minggu, 08 November 2026 | 12:40

Selengkapnya