Berita

Ilustrasi lockdown/Disway

Politik

Ali Rif'an: Kepala Daerah Boleh Berlakukan Lockdown Karena Lebih Paham Kondisi Akar Rumput

SABTU, 28 MARET 2020 | 16:52 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Beberapa Kepala Daerah telah mengambil keputusan karantina wilayah atau lockdown lokal meski pemerintah pusat menegaskan tidak akan menerapkan lockdown.

Beberapa daerah itu di antaranya Kota Solo, Provinsi Bali, Provinsi Papua, Kota Tegal dan Provinsi Maluku. Pengamat politik Ali Rif'an berpandangan, setiap daerah mempunyai kebijakan masing-masing sesuai situasi dan kondisi di bawah.

Keputusan lockdown lokal, kata Direktur Arus Survei Indonesia ini tidak masalah asalkan didasari oleh kajian yang mendalam.


"Kalau situasi begini kan yang tahu penyelesaiannya adalah daerah masing-masing. Kalau setelah dikaji mereka (daerah) mampu nggak masalah, bagaimanapun yang lebih memahami kondisi akar rumput adalah pemimpin daerah masing-masing," demikian kata Ali Rif'an kepada Kantor Berita Politik RMOL, (28/3).

Ia mencontohkan di Kota Tegal, fenomena munculnya orang terjangkit virus Corona baru (Covid-19) disebabkan oleh warga yang pulang dari ibukota. Keputusan lockdown lokal bisa dikatakan solusi yang taktis, sehingga penyebaran di daerah bisa dicegah.

"Setiap kepala daerah men-screening pemudik dari ibukota, sampai di Jateng ini yang takutkan merata ke daerah," tandas Ali.

Meski demikian, Ali mewanti-wanti agar kepala daerah yang akan memberlakukan lockdown lokal harus benar-benar melibatkan ahli untuk menganalisa berbagai dampak yang harus ditanggung oleh setiap pemerintah daerah.

Menurut eks Manajer Riset Poltracking ini, pemerintah daerah harus memastikan kebutuhan selama pemberlakuan karantina wilayah, mulai ketersediaan anggaran, alat kesehatan dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.

"Menerapkan lockdown kan tidak sebatas menutup akses dari pihak luar, tetapi cukup nggak anggarannya, alat kesehatan tersedia pagi tenaga medis atau tidak termasuk ketersediaan bahan pokok," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya