Berita

Ilustrasi/Net

Kesehatan

Karena Pemerintah Lebih Mendengarkan Naluri Pedagang…

SABTU, 28 MARET 2020 | 11:47 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Protes bernada ancaman yang disampaikan kalangan tenaga medis dalam menangangi penyebaran virus baru corona atau Covid-19 sedikit banyak dapat dipahami karena mereka tidak merasa negara melindungi.

Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Daeng M. Faqih, lima organisasi profesi medis yang mewakil tenaga medis se-Indonesia meminta jaminan ketersediaan alat pelindung diri (APD).

Selain IDI, organisasi profesi tenaga media lain yang ikut dalam pernyataan itu adalah Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).


“Bila hal ini tidak terpenuhi, maka kami meminta kepada anggota profesi kami untuk sementara waktu tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien Covid-19 demi melindungi dan menjaga keselamatan Sejawat,” tulis pernyataan yang ditandatangani kemarin, Jumat (27/3).

“Karena Sejawat yang tertular Covid-19, selain akan jatuh sakit, akan berdampak pada terhentinya pelayanan penanganan kepada pasien serta dapat menularkan kepada pasien,” demikian pernyataan itu.

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai, sikap organisasi profesi tenaga medis itu dapat dipahami karena kelihatannya pemerintah lebih mendengarkan aspirasi kelompok pedagang.

“Sejak awal tenaga medis aspirasinya adalah lockdown karena itu berarti upaya pencegahan (preventif) penyebaran wabah secara maksimal. Selain mengingat keterbatasan tenaga dan peralatan medis. Tapi saya kira Pemerintah Pusat lebih mendengarkan aspirasi atau naluri pedagang sehingga menolak lockdown, dan memilih upaya “represif” bukan preventif,” ujar Fuad Bawazier dalam perbincangan dengan redaksi, Sabtu pagi (28/3).

Menurutnya kemarahan tenaga medis itu karena menilai pemerintah tidak bertanggung jawab dengan peralatan yang mereka butuhkan.

“Lama-lama yang marah rakyat karena tidak terlindungi,” sambungnya.

Indikasi pemerintah lebih memilih upaya “represif “, dikatakan Fuad Bawazier, dapat dilihat dari kesibukan menyiapkan rumah sakit darurat namun lupa bahwa rumah sakit darurat itu bukan untuk menampung pengungsi.

Kalau untuk menampung pengungsi, yang dibutuhkan hanya gedung dan tempat tidur di di dalamnya, yang relatif enteng untuk dilakukan.

Rumah sakit darurat yang dibangun itu untuk pasien yang  memerlukan tenaga dan peralatan medis.

“Karena itu saya tidak heran bila keadaan terus memburuk, lama-lama makin banyak Pemerintah Pemda yang membangkang Pemerintah Pusat dengan melakukan sendiri lockdown,” demikian Fuad Bawazier yang juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

Selat Hormuz dan Senjata Geopolitik Iran

Sabtu, 28 Februari 2026 | 05:40

Gabah Petani Terdampak Banjir di Grobogan Tetap Dibeli Bulog

Sabtu, 28 Februari 2026 | 05:25

MBG Dikritik dan Dicintai

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:59

Sambut Kedatangan Prabowo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:50

Tourism Malaysia Gaet Media dan Influencer ASEAN Promosikan Wisata Ramadan

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:44

Kader Golkar Cirebon Diminta Sukseskan Seluruh Program Pemerintah

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:21

Kritik Mahasiswa dan Dinamika Konsolidasi Kekuasaan

Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:55

Wacana Impor 105 Ribu Pikap India Ancam Industri Dalam Negeri

Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:33

Insan Intelijen TNI Dituntut Adaptif Hadapi Dinamika Geopolitik

Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:13

Genjot Ekonomi Rakyat, Setiap SPPG Terima Rp500 Juta untuk 12 Hari

Sabtu, 28 Februari 2026 | 02:45

Selengkapnya