Berita

Ilustrasi/Net

Kesehatan

Karena Pemerintah Lebih Mendengarkan Naluri Pedagang…

SABTU, 28 MARET 2020 | 11:47 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Protes bernada ancaman yang disampaikan kalangan tenaga medis dalam menangangi penyebaran virus baru corona atau Covid-19 sedikit banyak dapat dipahami karena mereka tidak merasa negara melindungi.

Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Daeng M. Faqih, lima organisasi profesi medis yang mewakil tenaga medis se-Indonesia meminta jaminan ketersediaan alat pelindung diri (APD).

Selain IDI, organisasi profesi tenaga media lain yang ikut dalam pernyataan itu adalah Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).


“Bila hal ini tidak terpenuhi, maka kami meminta kepada anggota profesi kami untuk sementara waktu tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien Covid-19 demi melindungi dan menjaga keselamatan Sejawat,” tulis pernyataan yang ditandatangani kemarin, Jumat (27/3).

“Karena Sejawat yang tertular Covid-19, selain akan jatuh sakit, akan berdampak pada terhentinya pelayanan penanganan kepada pasien serta dapat menularkan kepada pasien,” demikian pernyataan itu.

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai, sikap organisasi profesi tenaga medis itu dapat dipahami karena kelihatannya pemerintah lebih mendengarkan aspirasi kelompok pedagang.

“Sejak awal tenaga medis aspirasinya adalah lockdown karena itu berarti upaya pencegahan (preventif) penyebaran wabah secara maksimal. Selain mengingat keterbatasan tenaga dan peralatan medis. Tapi saya kira Pemerintah Pusat lebih mendengarkan aspirasi atau naluri pedagang sehingga menolak lockdown, dan memilih upaya “represif” bukan preventif,” ujar Fuad Bawazier dalam perbincangan dengan redaksi, Sabtu pagi (28/3).

Menurutnya kemarahan tenaga medis itu karena menilai pemerintah tidak bertanggung jawab dengan peralatan yang mereka butuhkan.

“Lama-lama yang marah rakyat karena tidak terlindungi,” sambungnya.

Indikasi pemerintah lebih memilih upaya “represif “, dikatakan Fuad Bawazier, dapat dilihat dari kesibukan menyiapkan rumah sakit darurat namun lupa bahwa rumah sakit darurat itu bukan untuk menampung pengungsi.

Kalau untuk menampung pengungsi, yang dibutuhkan hanya gedung dan tempat tidur di di dalamnya, yang relatif enteng untuk dilakukan.

Rumah sakit darurat yang dibangun itu untuk pasien yang  memerlukan tenaga dan peralatan medis.

“Karena itu saya tidak heran bila keadaan terus memburuk, lama-lama makin banyak Pemerintah Pemda yang membangkang Pemerintah Pusat dengan melakukan sendiri lockdown,” demikian Fuad Bawazier yang juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya