Berita

Ilustrasi/Net

Kesehatan

Karena Pemerintah Lebih Mendengarkan Naluri Pedagang…

SABTU, 28 MARET 2020 | 11:47 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Protes bernada ancaman yang disampaikan kalangan tenaga medis dalam menangangi penyebaran virus baru corona atau Covid-19 sedikit banyak dapat dipahami karena mereka tidak merasa negara melindungi.

Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Daeng M. Faqih, lima organisasi profesi medis yang mewakil tenaga medis se-Indonesia meminta jaminan ketersediaan alat pelindung diri (APD).

Selain IDI, organisasi profesi tenaga media lain yang ikut dalam pernyataan itu adalah Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).


“Bila hal ini tidak terpenuhi, maka kami meminta kepada anggota profesi kami untuk sementara waktu tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien Covid-19 demi melindungi dan menjaga keselamatan Sejawat,” tulis pernyataan yang ditandatangani kemarin, Jumat (27/3).

“Karena Sejawat yang tertular Covid-19, selain akan jatuh sakit, akan berdampak pada terhentinya pelayanan penanganan kepada pasien serta dapat menularkan kepada pasien,” demikian pernyataan itu.

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai, sikap organisasi profesi tenaga medis itu dapat dipahami karena kelihatannya pemerintah lebih mendengarkan aspirasi kelompok pedagang.

“Sejak awal tenaga medis aspirasinya adalah lockdown karena itu berarti upaya pencegahan (preventif) penyebaran wabah secara maksimal. Selain mengingat keterbatasan tenaga dan peralatan medis. Tapi saya kira Pemerintah Pusat lebih mendengarkan aspirasi atau naluri pedagang sehingga menolak lockdown, dan memilih upaya “represif” bukan preventif,” ujar Fuad Bawazier dalam perbincangan dengan redaksi, Sabtu pagi (28/3).

Menurutnya kemarahan tenaga medis itu karena menilai pemerintah tidak bertanggung jawab dengan peralatan yang mereka butuhkan.

“Lama-lama yang marah rakyat karena tidak terlindungi,” sambungnya.

Indikasi pemerintah lebih memilih upaya “represif “, dikatakan Fuad Bawazier, dapat dilihat dari kesibukan menyiapkan rumah sakit darurat namun lupa bahwa rumah sakit darurat itu bukan untuk menampung pengungsi.

Kalau untuk menampung pengungsi, yang dibutuhkan hanya gedung dan tempat tidur di di dalamnya, yang relatif enteng untuk dilakukan.

Rumah sakit darurat yang dibangun itu untuk pasien yang  memerlukan tenaga dan peralatan medis.

“Karena itu saya tidak heran bila keadaan terus memburuk, lama-lama makin banyak Pemerintah Pemda yang membangkang Pemerintah Pusat dengan melakukan sendiri lockdown,” demikian Fuad Bawazier yang juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya