Berita

Ilustrasi/Net

Kesehatan

Karena Pemerintah Lebih Mendengarkan Naluri Pedagang…

SABTU, 28 MARET 2020 | 11:47 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Protes bernada ancaman yang disampaikan kalangan tenaga medis dalam menangangi penyebaran virus baru corona atau Covid-19 sedikit banyak dapat dipahami karena mereka tidak merasa negara melindungi.

Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Daeng M. Faqih, lima organisasi profesi medis yang mewakil tenaga medis se-Indonesia meminta jaminan ketersediaan alat pelindung diri (APD).

Selain IDI, organisasi profesi tenaga media lain yang ikut dalam pernyataan itu adalah Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).


“Bila hal ini tidak terpenuhi, maka kami meminta kepada anggota profesi kami untuk sementara waktu tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien Covid-19 demi melindungi dan menjaga keselamatan Sejawat,” tulis pernyataan yang ditandatangani kemarin, Jumat (27/3).

“Karena Sejawat yang tertular Covid-19, selain akan jatuh sakit, akan berdampak pada terhentinya pelayanan penanganan kepada pasien serta dapat menularkan kepada pasien,” demikian pernyataan itu.

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai, sikap organisasi profesi tenaga medis itu dapat dipahami karena kelihatannya pemerintah lebih mendengarkan aspirasi kelompok pedagang.

“Sejak awal tenaga medis aspirasinya adalah lockdown karena itu berarti upaya pencegahan (preventif) penyebaran wabah secara maksimal. Selain mengingat keterbatasan tenaga dan peralatan medis. Tapi saya kira Pemerintah Pusat lebih mendengarkan aspirasi atau naluri pedagang sehingga menolak lockdown, dan memilih upaya “represif” bukan preventif,” ujar Fuad Bawazier dalam perbincangan dengan redaksi, Sabtu pagi (28/3).

Menurutnya kemarahan tenaga medis itu karena menilai pemerintah tidak bertanggung jawab dengan peralatan yang mereka butuhkan.

“Lama-lama yang marah rakyat karena tidak terlindungi,” sambungnya.

Indikasi pemerintah lebih memilih upaya “represif “, dikatakan Fuad Bawazier, dapat dilihat dari kesibukan menyiapkan rumah sakit darurat namun lupa bahwa rumah sakit darurat itu bukan untuk menampung pengungsi.

Kalau untuk menampung pengungsi, yang dibutuhkan hanya gedung dan tempat tidur di di dalamnya, yang relatif enteng untuk dilakukan.

Rumah sakit darurat yang dibangun itu untuk pasien yang  memerlukan tenaga dan peralatan medis.

“Karena itu saya tidak heran bila keadaan terus memburuk, lama-lama makin banyak Pemerintah Pemda yang membangkang Pemerintah Pusat dengan melakukan sendiri lockdown,” demikian Fuad Bawazier yang juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya