Bukan Cuma Tahapan, KNPI Minta Pemerintah Dan DPR Tunda Pilkada Hingga 2021

Pemerintah dan DPR diminta untuk mempertimbangkan penundaan gelara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengingat darurat virus corona (Covid-19) yang kini dialami Indonesia.

"Melihat kondisi kekinian, sebaiknya Kemendagri dan DPR RI pertimbangkan penundaan pelaksanaan Pilkada 2020," ujar Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama dalam keterangannya, Sabtu (28/3).

Penundaan tersebut diharapkan dilakukan bukan hanya dalam tahapan, melainkan juga pelaksanaan Pilkada agar diundur minimal tahun depan.

Sebab dengan penundaan tersebut, pemerintah dan legislatif bisa lebih fokus menangani Covid-19 yang kini telah menelan puluhan korban jiwa di tanah air.

"Selain kegiatan tahapan pilkada yang berpotensi keramaian, pelaksanaannya nanti juga akan mengeluarkan anggaran kurang lebih Rp 15 triliun. Dana itu sebaiknya digunakan pemerintah untuk mengatasi pandemik corona yang semakin menggila di republik ini," sambungnya.

Sejauh ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan penundaan beberapa tahapan Pilkada, di antaranya pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

"Sebaiknya pemerintah dan DPR utamakan kepentingan rakyat dan kesehatan rakyat di atas segalanya," tutup Haris Pertama.