Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Sikap AS Harus Jadi Teguran, Jangan Hanya Lihat Sisi Kapitalis Dalam Pertimbangkan Lockdown

JUMAT, 27 MARET 2020 | 09:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo diharapkan untuk tidak selalu melihat segalanya dari sisi kapitalis saat mempertimbangkan lockdown wilayah di zona merah terdampak virus corona baru atau Covid-19.

Langkah Amerika Serikat (AS) dan Rusia yang memerintahkan untuk menarik warga keluar dari Indonesia harus jadi peringatan bahwa pemerintah memang bekerja lamban.

Analis politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menilai, bagaimanapun Amerika Serikat lebih maju dalam hal memperhatikan warga negara, termasuk dalam menghimpun informasi dunia.

“Artinya, kebijakan meminta warganya meninggalkan Indonesia, sangat mungkin karena membaca keadaan negara ini tidak kondusif terkait virus corona," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/3).

Sikap kedua negara besar yang takut warganya terancam di Indonesia merupakan teguran bagi Presiden Jokowi untuk segera mengambil langkah tegas melakukan lockdown.

"Ini sebenarnya memperkuat alasan presiden untuk segera mengambil langkah tegas, lockdown. Memang riskan bagi ekonomi, tetapi tidak lama, karena keselamatan warga jauh lebih penting dibanding hal lain," tegas Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu.

Dengan demikian, Presiden Jokowi terus didesak agar lebih mendengar para ahli kesehatan ataupun ilmuwan Sains dalam menangani pagebluk Covid-19 yang semakin luas tersebut.

"Presiden seharusnya banyak mendengar ahli kesehatan atau sekurang-kurangnya ilmuwan Sains, agar tidak selalu melihat dari sisi kapitalis," pungkas Dedi.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya