Desakan ke pemerintah pusat agar melakukan karantina wilayah telah berulang kali diucap Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) untuk memutus rantai sebaran virus corona baru atau Covid-19.
Desakan dilakukan lantaran WHO sudah mengatakan bahwa yang utama dalam langkah pencegahan adalah mencari dan temukan mereka yang positif virus tersebut, lalu kemudian dilakukan isolasi agar tidak menyebar kembali.
Maka dari itu, kata Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule, pemerintah perlu melakukan mapping atau pemetaan wilayah sebaran virus dan kemudian segera memberlakukan karantina wilayah.
“Setelah virusnya ditemukan, maka silakan dimampusin dan matiin deh itu virus,†tutunya kepada redaksi, Jumat (27/3).
Iwan Sumule yakin virus asal China ini alan semakin merebak karena dari awal dianggap remeh oleh penguasa. Bahkan jajaran pemerintah mengolok-olok, dari mulai perbanyak doa qunut lah, klaim zero corona, penghargaan duta imunitas corona, hingga virus disebut bisa sembuh sendiri.
“Itulah semua sikap pemerintah yang terkesan menganggap remeh. Bahkan memberikan diskon besar-besaran untuk menggenjot pariwisata saat virus china ini belum pandemik,†tuturnya.
Hingga saat ini belum ada tindakan komprehensif dan terstruktur dalam menangani Covid-19. Celakanya lagi pemerintah pusat terkesan cuci tangan dan malah membiarkan daerah berjalan sendiri-sendiri dengan mengambil kebijakan sendiri.
Belum lagi ada pembatasan dari pemerintah pusat agar daerah tidak mengambil keputusan
lockdown atau karantina wilayah dengan alasan itu menjadi wewenang dari pemerintah pusat.
Sampai saat ini belum ada juga
mapping wilayah secara menyeluruh. Sehingga tindakan isolasi dan karantina wilayah secara menyeluruh terhadap titik-titik dan wilayah-wilayah penyebaran belum dilakukan.
Padahal untuk menghentikan penyebaran virus china ini sangat penting juga presiden menyatakan "Darurat Corona" agar langkah-langkah kedaruratan dapat segera dilakukan, termasuk soal pendanaan dan pembiayaan.
“Sayangnya, apa yang ProDEM desakkan selama ini belum juga sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. sehingga ke depannya kita tidak tahu apa yang terjadi,†tutup ketua DPP Partai Gerindra itu.
