Berita

Ketua ProDEM, Iwan Sumule/Net

Politik

Rusia Dan AS Tarik Warganya Dari Indonesia, Ketua ProDEM: Lockdown Harus Dilakukan!

KAMIS, 26 MARET 2020 | 20:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sudah tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak melakukan karantina wilayah atau lockdown di tengah penyebaran virus corona yang makin meluas di Indonesia.

Bahkan baru-baru ini, pemerintah AS meminta kepada warganya yang berusia di bawah 21 tahun untuk segera meninggalkan Indonesia. Pun demikian dengan Rusia yang mengevakuasi 500 warganya yang berada di Bali.

Hal ini sudah cukup menggambarkan kegawatan yang terjadi di tanah air, dan opsi lockwon harus benar-benar dipertimbangkan pemerintah.


"ProDEM sudah mendesak agar segera dilakukan langkah-langka yang tegas, seperti karantina wilayah agar penyebaran virus China ini bisa segera dikendalikan," kata Ketua Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule dalam keterangannya kepada redaksi, Kamis (26/3).

Berdasarkan arahan WHO, langkah utama adalah pencegahan baik dengan cara menemukan virusnya, maupun isolasi wilayah. Oleh kareannya, pemerintah perlu melakukan pemetaan wilayah penyebaran virus di Indonesia.

"Hal itu sangat penting untuk segera memberlakukan karantina wilayah yang sudah di-mapping tadi. Lalu kemudian cari dan temukan virusnya. Setelah virusnya ditemukan, maka silakan dimampusin dan matiin deh itu virus," tegasnya.

Penyebaran yang saat ini terjadi tak dipungkiri terjadi karena pemerintah sejak awal terkesan meremehkan keberadaan virus Covid-19. Tak serius menangkal corona, pemerintah justru lebih sibuk dengan menggenjot sektor pariwisata.

"Dan sampai saat ini juga belum dilakukan tindakan-tindakan penanganan virus China secara komperhensif dan terstruktur. Celakanya lagi, pemerintah pusat terkesan cuci tangan dan malah membiarkan daerah berjalan sendiri-sendiri dengan mengambil kebijakannya juga sendiri," kritik Ketua DPP Partai Gerindra ini.

"Makanya, presiden penting menyatakan darurat corona agar langkah-langkah kedaruratan dapat segera dilakukan, termasuk soal pendanaan dan pembiayaan dalam penanggulangan penyebaran virus China ini," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya