Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon/RMOL

Politik

Soal Ibadah Haji 2020, Fadli Zon: Menteri Agama Berhentilah Tunggu Keajaiban!

KAMIS, 26 MARET 2020 | 13:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketegasan pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji 2020 menjadi hal wajib di tengah pandemik virus corona atau Covid-19 seperti saat ini.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mengingat calon jamaah masih menanti kepastian dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama RI.

"Saran saya kepada Menteri Agama, berhentilah menunggu keajaiban. Tak seharusnya kebijakan publik yang penting dan genting dirumuskan atas dasar harapan belaka," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (26/3).


"Segera bikin keputusan, agar para calon jamaah haji kita segera mendapatkan kepastian," imbuhnya.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) ini mengungkapkan, dirinya telah mengetahui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh meniadakan kegiatan manasik haji untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Namun, rangkaian kegiatan ibadah hajinya sendiri akan tetap diteruskan.

"Logikanya di mana? Sensitivitas aparat birokrasi kita terhadap kondisi darurat Covid-19 benar-benar menyedihkan," sesalnya.

Dengan kondisi darurat global Covid-19 ini, Indonesia tidak mesti menunggu keputusan resmi pemerintah Arab Saudi. Dengan kata lain, pemerintah harus mengambil sikap terburuk sekalipun.

"Enggak usah jauh-jauhlah pertimbangannya. Saat ini, Shalat Jumat dan shalat berjamaah saja sudah dianjurkan dihindari oleh para ulama di banyak negara, seperti Mesir, Iran, Saudi bahkan termasuk MUI sendiri. Tujuannya untuk membatasi kontak fisik demi mencegah penyebaran Covid-19," ucap mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

"Jika ibadah dalam skala kecil saja dianjurkan untuk dibatasi, bagaimana dengan ibadah haji yang skalanya kolosal melibatkan lebih dari 2,4 juta orang?" demikian Fadli Zon.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya