Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi langkah cepat Presiden Joko Widodo dalam pengambilan keputusan untuk meniadakan Ujian Nasional pada tahun ini.
Usulan penghapusan UN di tengah wabah virus corona pernah disampaikan anggota Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih beberapa waktu lalu.
"Ini saya kira sangat tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi usulan Fraksi PKS di tengah kondisi darurat wabah Covid-19," ujar Hidayat di Jakarta, Rabu (25/3).
HNW mengatakan, desakan untuk meniadakan UN 2020 sejak awal Maret sudah disuarakan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih di beberapa kesempatan kunjungan resmi maupun reses.
Mengutip Fikri, HNW menambahkan, alasan penghapusan tersebut adalah karena penundaan UN di beberapa wilayah terdampak corona, dan wabah yang terus meluas hingga update terakhir mencapai 24 provinsi di seluruh Indonesia.
Selain melalui rilis kepada media, permintaan tersebut juga dibunyikan oleh akun media sosial Komisi X yang mendapat banyak respons positif dari warganet.
Keributan di media sosial tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Konsultasi antara pimpinan dan Kapoksi di Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim.
Rapat tersebut digelar secara virtual pada 23 Maret 2020, sehingga disepakati bahwa pelaksanaan UN ditiadakan untuk melindungi siswa dari penyebaran Covid-19.
"Kami mendorong anggota kami khususnya di Fraksi PKS untuk menindaklanjuti secara cepat dan terukur setiap aspirasi dari arus bawah," kata Hidayat.
Kemudian, setelah digelar Rapat Terbatas di Istana Negara pada 24 Maret 2020 melalui video conference, Presiden Jokowi memutuskan untuk meniadakan pelaksanaan UN sejak tahun ini.
Sebelumnya, kebijakan Mendikbud adalah menghapus UN mulai tahun 2021, mengingat anggaran tahun ini sudah diketok, termasuk untuk penyelanggaraan UN.
Hidayat juga berharap agar pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengantisipasi dampak corona terhadap proses pembelajaran siswa terutama bagi mereka yang tidak mampu menjangkau pembelajaran daring.
"Tidak semua masyarakat bisa belajar secara daring, terutama karena keterbatasan akses dan kesenjangan fasilitas," tutup HNW.
