Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Tokoh Yang Kritis Diserang Buzzer, Pengamat: Pemerintah Lebih Berpihak Pada Influencer Ketimbang Perbaiki Situasi

RABU, 25 MARET 2020 | 12:01 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penyerangan kepada para tokoh yang kritis terhadap pemerintah oleh buzzer seolah mengkonfirmasi besarnya anggaran untuk influencer yang mencapai Rp. 72 miliar beberapa waktu silam.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/3).

"Bukan tidak mungkin jika pemerintah anggarkan biaya khusus untuk influencer, inilah masalah pemerintah saat ini, lebih berpihak pada influencer dibanding dengan memperbaiki situasi," kata Dedi Kurnia Syah.


Tokoh senior seperti Rizal Ramli dan Fadli Zon yang kritis dengan tujuan mengingatkan pemerintah justru mendapat serangan udara dari akun-akun buzzer di media sosial. Sebut saja akun @FirzaHusain yang meminta pemerintah melockdown RR dan Fadli Zon.

Sialnya, narasi yang digunakan oleh akun buzzer yang menyerang tokoh kritis mirip dengan pernyataan Jurubicara Presiden, Fadjroel Rachman. Diketahui, Fadjroel Rachman sempat mengeluarkan statemen keras terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah. Dia menyebut pihak-pihak yang kritis ke permintaan sebagai pecundang politik.

Menurut Dedi Kurnia Syah, hal itu semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa pemerintah memelihara buzzer politik untuk membungkam pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah.

"Tentu saja, terutama menghalau informasi yang ditujukan terkait wabah corona. Itulah mengapa kondisi negara ini sulit teratasi karena setiap hal lebih sering melibatkan peran influencer dibanding keterbukaan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya