Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Tokoh Yang Kritis Diserang Buzzer, Pengamat: Pemerintah Lebih Berpihak Pada Influencer Ketimbang Perbaiki Situasi

RABU, 25 MARET 2020 | 12:01 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penyerangan kepada para tokoh yang kritis terhadap pemerintah oleh buzzer seolah mengkonfirmasi besarnya anggaran untuk influencer yang mencapai Rp. 72 miliar beberapa waktu silam.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/3).

"Bukan tidak mungkin jika pemerintah anggarkan biaya khusus untuk influencer, inilah masalah pemerintah saat ini, lebih berpihak pada influencer dibanding dengan memperbaiki situasi," kata Dedi Kurnia Syah.


Tokoh senior seperti Rizal Ramli dan Fadli Zon yang kritis dengan tujuan mengingatkan pemerintah justru mendapat serangan udara dari akun-akun buzzer di media sosial. Sebut saja akun @FirzaHusain yang meminta pemerintah melockdown RR dan Fadli Zon.

Sialnya, narasi yang digunakan oleh akun buzzer yang menyerang tokoh kritis mirip dengan pernyataan Jurubicara Presiden, Fadjroel Rachman. Diketahui, Fadjroel Rachman sempat mengeluarkan statemen keras terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah. Dia menyebut pihak-pihak yang kritis ke permintaan sebagai pecundang politik.

Menurut Dedi Kurnia Syah, hal itu semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa pemerintah memelihara buzzer politik untuk membungkam pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah.

"Tentu saja, terutama menghalau informasi yang ditujukan terkait wabah corona. Itulah mengapa kondisi negara ini sulit teratasi karena setiap hal lebih sering melibatkan peran influencer dibanding keterbukaan," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya