Berita

Anas Thahir/Net

Politik

Komisi IX Desak Pemerintah Tegas Hukum Warga Yang Bandel

RABU, 25 MARET 2020 | 08:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Social Distancing yang diarahkan pemerintah sebagai langkah awal pencegahan sebaranwabah virus corona ternyata belum sepenuhnya efektif. Masyarakat masih banyak yang keluar rumah dan mengunjungi tempat kerumunan.

Atas alasan itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir mendesak pemerintah bersikap tegas kepada masyarakat yang masih bandel dengan memberikan sanksi.

“Mereka harus dibekali pemahaman yang cukup, sehingga tahu betul apa yang harus dilakukan untuk secara bersama-sama bergerak dan bersatu melawan corona. Pemerintah juga perlu bersikap lebih tegas kepada siapapun yang membandel dan mengabaikan himbauan aparat,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (25/3).

Anas juga menilai sosialisasi koordinatif dengan pihak rumah sakit dan petugas medis juga masih lemah. Masih banyak rumah sakit dan petugas medis di daerah-daerah yang belum tahu apa tugasnya.

“Sehingga masih kita temukan ODP (orang dapam pemantauan) yang merasa dipingpong oleh pihak rumah sakit  sehingga tidak bisa mendapat pelayanan cepat,” paparnya.

Selain itu, Anas juga meminta pemerintah perlu adanya percepatan distribusi APD (alat pelindung diri), masker, dan obat-obatan untuk segera sampai ke daerah-daerah bahkan sampai ke desa agar masyarakat tidak dilanda ketegangan berkepanjangan.

“Harga-harga penjualan masker, handsanitizer, alkohol scoret, dan kebutuhan kesehatan lain tidak boleh dibiarkan bergerak liar tak terkendali seperti saat ini. Pemerintah harus mengawasi secara ketat,” demikian politisi PPP itu.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Samsung Solve for Tomorrow 2024, Momentum untuk Dorong Peningkatan Literasi Digital

Sabtu, 27 April 2024 | 11:48

Paguyuban Warung Madura: Harusnya Kami Dilindungi Bukan Diberangus!

Sabtu, 27 April 2024 | 11:36

PIS Sukses Tekan Emisi 25,4 Ribu Ton Setara CO2

Sabtu, 27 April 2024 | 11:18

Sam Altman hingga Sundar Pichai Gabung Dewan Keamanan AI Amerika Serikat

Sabtu, 27 April 2024 | 10:59

OASA Perkuat Modal di Anak Usaha Rp69 Miliar

Sabtu, 27 April 2024 | 10:41

Ilham Bintang: Prabowo Siap-Siap Beli Obat Anti Resah

Sabtu, 27 April 2024 | 10:37

Induk Perusahaan Google Bagi-bagi Dividen untuk Pertama Kali

Sabtu, 27 April 2024 | 10:29

KPU Sewa 8 Kantor Hukum Hadapi Perselisihan Pileg 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:20

Blinken: Amerika Tidak Bermaksud Menghambat Tiongkok Lewat Pembatasan Ekspor Chip

Sabtu, 27 April 2024 | 10:18

Realisasi Anggaran untuk IKN Capai Rp4,3 Triliun per April 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:02

Selengkapnya