Komisi IX Desak Pemerintah Tegas Hukum Warga Yang Bandel

Social Distancing yang diarahkan pemerintah sebagai langkah awal pencegahan sebaranwabah virus corona ternyata belum sepenuhnya efektif. Masyarakat masih banyak yang keluar rumah dan mengunjungi tempat kerumunan.

Atas alasan itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir mendesak pemerintah bersikap tegas kepada masyarakat yang masih bandel dengan memberikan sanksi.

“Mereka harus dibekali pemahaman yang cukup, sehingga tahu betul apa yang harus dilakukan untuk secara bersama-sama bergerak dan bersatu melawan corona. Pemerintah juga perlu bersikap lebih tegas kepada siapapun yang membandel dan mengabaikan himbauan aparat,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (25/3).

Anas juga menilai sosialisasi koordinatif dengan pihak rumah sakit dan petugas medis juga masih lemah. Masih banyak rumah sakit dan petugas medis di daerah-daerah yang belum tahu apa tugasnya.

“Sehingga masih kita temukan ODP (orang dapam pemantauan) yang merasa dipingpong oleh pihak rumah sakit  sehingga tidak bisa mendapat pelayanan cepat,” paparnya.

Selain itu, Anas juga meminta pemerintah perlu adanya percepatan distribusi APD (alat pelindung diri), masker, dan obat-obatan untuk segera sampai ke daerah-daerah bahkan sampai ke desa agar masyarakat tidak dilanda ketegangan berkepanjangan.

“Harga-harga penjualan masker, handsanitizer, alkohol scoret, dan kebutuhan kesehatan lain tidak boleh dibiarkan bergerak liar tak terkendali seperti saat ini. Pemerintah harus mengawasi secara ketat,” demikian politisi PPP itu.