Berita

Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Dedi Kurnia: Lockdown Dulu, Baru Jokowi Bisa Simpulkan Rakyat Indonesia Disiplin Atau Tidak

RABU, 25 MARET 2020 | 08:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kebijakan social distancing atau pyshical distancing yang dikeluarkan pemerintah bersifat sukarela. Tak heran jika banyak masyarakat yang tak mengindahkan imbauan dengan tetap beraktivitas di luar rumah.

"Imbauan yang dikeluarkan negara bersifat sukarela, untuk itu tidak semua warga negara patuh karena mereka memiliki kebutuhan hidup yang lebih dipilih dibanding mengikuti imbauan," ucap Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/3).

Namun, lanjut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini, jika kebijakan Lockdown yang diambil oleh Presiden Jokowi, maka rakyat tidak akan punya pilihan lain.


"Tetapi jika Lockdown adalah keputusan politik, maka tidak ada pilihan lain kecuali berdiam diri di rumah," kata Dedi.

Setelah memutuskan Lockdown, kata Dedi, Presiden Jokowi baru bisa menyimpulkan tingkat kedisiplinan rakyatnya. Tidak men-judge bahwa tingkat kedisiplinan rakyat Indonesia berbeda dengan negara lain sehingga menjadi alasan tidak melakukan Lockdown.

Karena, tambah Dedi, rakyat Indonesia bukan tidak disiplin mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan pyshical distancing. Tetapi karena Presiden Jokowi tidak tegas dalam mengambil keputusan.

"Warga negara yang tidak serempak dalam mengikuti imbauan, bukan karena tidak dispilin. Tetapi karena memiliki pilihan. Dengan menetapkan keadaan darurat selama apa pun, jika tidak serentak dilakukan secara nasional, maka sia-sia," pungkas Dedi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya