Pengamat politik Emrus Sihombing/Net
Omnibus law yang kini tengah digodok pemerintah dan DPR RI diyakini bisa menjadi solusi untuk perbaikan ekonomi dan politik dalam negeri. Terlebih ekonomi tanah air saat ini melemah akibat virus corona atau Covid-19.
Hal itu tentu dengan catatan pembahasan RUU harus benar-benar dilakukan secara bersama dan melibatkan semua stakeholder terkait.
"Jika omnibus law dibahas bersama, maka saya jamin akan menjadi solusi di bidang ekonomi dan politik," kata pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing saat dihubungi, Selasa (24/3).
Ia memprediksi, pandemik virus corona yang membuat perekonomian melemah ini tak akan berlangsung lama. Seperti halnya melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang kini menyentuh Rp 16 ribu.
"Naiknya dolar karena menurunnya produktifitas kita, karena corona. Sehingga turunnya dolar tidak bisa menjadi patokan di tengah situasi seperti ini," sambungnya.
Pada dasarnya, ia berpandangan komposisi omnibus law untuk menyatukan regulasi agar tidak tumpang tindih. Hal itu akan efektif jika kandungannya dirumuskan bersama. Oleh karenanya, pemerintah dan DPR diminta menyerap aspirasi semua pihak, terutama buruh dan pengusaha.
"Saya kira filosofinya, relasi pekerja dan pengusaha saling menguntungkan. Jadi tidak boleh keduanya mendominasi, apakah pekerja mendominasi pengusaha atau sebaliknya," sambungnya.
Pun demikian dengan omnibus law perpajakan. Agar tak menjadi jebakan, maka konten RUU itu harus hati-hati dan dirumuskan secara bersama dengan berbagai kelompok masyarakat.
"Saya berpendapat, kepentingan rakyat secara keseluruhan, termasuk di bidang pajak. Karena setiap warga negara harus bayar pajak. Kita buka semua secara transparan," tandasnya.
