Berita

Jakarta lengang/Net

Kesehatan

Keterlibatan Ahli Sangat Penting Sebelum Terapkan Lockdown

SELASA, 24 MARET 2020 | 15:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah perlu melakukan diskusi dengan para ahli medis dan farmakologi sebelum benar-benar melakukan lockdown. Hal itu dianggap penting lantaran para ahli paling mengetahui dampak virus asal Wuhan, Cina itu.

“Keputusan lockdown dan tidak lockdown, pemerintah harus menanyakan kepada ahli medis. Ahli medis tahu hal itu karena mereka paham penyebaran virus corona ini memerlukan lockdown atau tidak, dan akan mendapatkan keputusan yang justified,” ujar Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/3).

Menurutnya, peranan ahli medis dalam menangani masalah corona ini sangat penting. Selain untuk menyelamatkan nyawa ratusan juta rakyat Indonesia, ekonomi juga akan berjalan stabil.


“Menurut saya solusinya agar ekonomi stabil, paling penting itu ahli kesehatan dilibatkan. Kita sakit, apapun yang disuruh dokter harus mau, sementara saat ini secara nasional ini bikin simulasi sendiri-sendiri. Politisi dilibatkan, mereka enggak akan ngerti, maka pemerintah harus libatkan profesional kesehatan untuk merumuskan,” tambahnya.

Hal itu penting diperhatikan pemerintah jika tak ingin seperti yang terjadi di Italia. Di mana korban jiwa telah mencapai ribuan jiwa.

"Jadi yang perlu diperhatikan, pemerintah harus siap dari sisi alat kesehatan untuk penanggulangan. Kalau tidak bisa, maka penyebarannya akan jauh lebih dahsyat, dikhawatirkan seperti di Italia,” tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya