Berita

Jakarta lengang/Net

Kesehatan

Keterlibatan Ahli Sangat Penting Sebelum Terapkan Lockdown

SELASA, 24 MARET 2020 | 15:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah perlu melakukan diskusi dengan para ahli medis dan farmakologi sebelum benar-benar melakukan lockdown. Hal itu dianggap penting lantaran para ahli paling mengetahui dampak virus asal Wuhan, Cina itu.

“Keputusan lockdown dan tidak lockdown, pemerintah harus menanyakan kepada ahli medis. Ahli medis tahu hal itu karena mereka paham penyebaran virus corona ini memerlukan lockdown atau tidak, dan akan mendapatkan keputusan yang justified,” ujar Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/3).

Menurutnya, peranan ahli medis dalam menangani masalah corona ini sangat penting. Selain untuk menyelamatkan nyawa ratusan juta rakyat Indonesia, ekonomi juga akan berjalan stabil.


“Menurut saya solusinya agar ekonomi stabil, paling penting itu ahli kesehatan dilibatkan. Kita sakit, apapun yang disuruh dokter harus mau, sementara saat ini secara nasional ini bikin simulasi sendiri-sendiri. Politisi dilibatkan, mereka enggak akan ngerti, maka pemerintah harus libatkan profesional kesehatan untuk merumuskan,” tambahnya.

Hal itu penting diperhatikan pemerintah jika tak ingin seperti yang terjadi di Italia. Di mana korban jiwa telah mencapai ribuan jiwa.

"Jadi yang perlu diperhatikan, pemerintah harus siap dari sisi alat kesehatan untuk penanggulangan. Kalau tidak bisa, maka penyebarannya akan jauh lebih dahsyat, dikhawatirkan seperti di Italia,” tandasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya