Berita

Alat tes Covid-19/Net

Politik

Anggota Dewan Akan Tes Covid-19 Beserta Keluarganya, Walhi: Bentuk Keangkuhan Dan Tidak Etis

SELASA, 24 MARET 2020 | 15:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

DPR RI mewacanakan melakukan tes Covid-19 yang akan dilakukan kepada para dewan sekaligus dengan sanak keluarganya.

Di tengah rakyat yang masih berjibaku dengan resiko penularan yang tinggi hingga beban ekonomi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)  menilai apa yang dilakukan DPR RI itu merupakan suatu keangkuhan dan sangat tidak etis.

Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Kelas Walhi Wahyu A Perdana menyebutkan, dalam kondisi krisis dan pandemik seperti saat ini, maka tindakan prioritas harus ditujukan terutama tenaga kesehatan dan para relawan.


"Pada saat yang sama kita belum pernah mendapatkan kepastian berapa banyak ketersediaan rapid test, kami yakin bahwa skala prioritas pertama bukan pada anggota dewan," ujar Wahyu Perdana melalui keterangan tertulisnya, Selasa (24/3).

Selanjutnya, kata Wahyu, dalam kondisi krisis maka tindakan–tindakan strategis harus diutamakan. Kelompok rentan harus didahulukan khususnya orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang belum dites.

"Kami percaya bahwa kerentanan anggota dewan berbeda jauh dengan rakyat yang masih terpaksa harus bekerja dan berjejalan di angkutan umum, sebab belum ada kepastian ekonomi, maupun bekerja pada sektor informal yang mengandalkan pemasukan harian," jelasnya.

Walhi, lanjutnya, meminta berhenti memberikan privilage pada elit. Meskipun para anggota dewan tersebut berdalih membiayai sendiri semua rapid test itu.

"Ditengah keterbatasan jumlah alat dan akses, di tengah semua negara juga berlomba memenuhi kebutuhannya, maka uang saja tidak cukup tanpa akses, dan privilage politik yang mereka miliki," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Tiga Jaksa di Banten Diberhentikan Usai jadi Tersangka Dugaan Pemerasan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:59

Bakamla Kukuhkan Pengawak HSC 32-05 Tingkatkan Keamanan Maritim

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:45

Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Harus Pantai Kuat dan Berkeadilan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:05

11 Pejabat Baru Pemprov DKI Dituntut Bekerja Cepat

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:51

Koperasi dan Sistem Ekonomi Alternatif

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:24

KN Pulau Dana-323 Bawa 92,2 Ton Bantuan ke Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:50

Mutu Pangan SPPG Wongkaditi Barat Jawab Keraguan Publik

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:25

Korban Bencana yang Ogah Tinggal di Huntara Bakal Dikasih Duit Segini

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:59

Relawan Pertamina Jemput Bola

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:42

Pramono dan Bang Doel Doakan Persija Kembali Juara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:25

Selengkapnya