Berita

Menkeu Sri Mulyani dinilai tak punya program mumpuni bagi ekonomi Indonesia/Net

Politik

SMI Tak Punya Program Mumpuni, Ekonomi Indonesia Makin Kedodoran

SELASA, 24 MARET 2020 | 13:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kebijakan tim ekonomi Presiden Joko Widodo yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dinilai makin kedodoran saat menghadapi pandemik virus corona atau Covid-19.

Peneliti senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata mengatakan, paket ekonomi dari tim ekonomi Jokowi tidak bermanfaat. Sebab, sebelum adanya pandemik Covid-19, ekonomi Indonesia sudah alami perlambatan.

"Jauh sebelum jatuh tempo utang dan Corona, ekonomi Indonesia memang lambat. Hanya 0,1 persenan. Bisa dikatakan, tidak ada paket kebijakan ekonomi spektakuler dari SMI cs," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/3).


Paket kebijakan ekonomi yang dimaksud lulusan Magister Universitas Sains Malaysia ini ialah gencarnya pemerintah menggelontorkan uang untuk infrastruktur.

"Pemilihan bugeting besar di infrastruktur jalan dan lain-lain juga tidak membuat ekonomi Indonesia terkerek. Justru sebaliknya, industri pendukung infrakstruktur seperti Kratakau Steal tidak mendapat 'kue' dari budgeting besar di infrastruktur," jelas Dian.

Bahka dengan adanya pandemik Covid-19, kata Dian, kebijakan paket ekonomi SMI dkk semakin terlihat menurun.

"Kebijakan paket ekonomi SMI cs justru makin kedodoran manakala menghadapi corona. Contohnya, infrastruktur bidang kesehatan BPJS tidak siap hadapi wabah ini. Bahkan, kenaikan iuran kelas III mendapatkan challenge dari MA yang membatalkan keputusan kenaikan iuran," beber Dian.

Dengan demikian, Dian mengaku semakin yakin bahwa tim ekonomi Presiden Jokowi tidak punya program yang mumpuni untuk membawa ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.

"Dari sini sudah bisa lihat bahwa SMI cs tidak punya program mumpuni untuk (membangkitkan) ekonomi Indonesia," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya