Rencana tes massal serentak tehadapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai kritik pedas bagi beberepa kalangan. Sebelumnya elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tegas menolak.
Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Jumisih menyayangkan rencana pemerintah yang akan mengadakan tes massal Covid-19.
Menurut Jumisih, seharusnya pemerintah segera melakukan tes massal di kawasan industri dan permukiman para buruh.
"Anggota Dewan memang perlu diperiksa kesehatannya, tapi kenapa lebih penting dibanding memeriksa pabrik, kawasan industri dan pemukiman buruh yang padat? Sebaiknya terkait corona ini, jangan ada mayararakat luas yang dikorbankan karena mitigasi bencana yang asal-asalan," demikian kata Jumisi, Senin malam (23/3).
Lebih Lanjut Jumisih mengulas, ada jutaan buruh yang saat ini bekerja tanpa sarana perlindungan dari Covid-19. Lebih parah lagi, selain tanpa perlindungan dari Covid-19, jutaan buruh masih terancam keamannnya terkait kepastian kerja dan jaminan pendapatan.
"Mestinya kepentingan buruh padat karya ini jadi prioritas bagi pemerintah dan DPR. Elit politik jangan egois! Anggota Dewan tidak selayaknya menggunakan keistimewaan posisi untuk aman dari corona, sedangkan jutaan rakyat yang tidak bisa reses harus menanggung corona dengan keselamatan jiwa dan keamanan ekonominya.+," kata Jumisih seraya mengeskpresikan kegeramannya.
Pemerintah, kata Jumisih, seharusnya tahu bahwa di tengah ancaman krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini, jutaan buruh padat karya adalah penopang ekonomi dan paling berisiko terjangkit virus corona.
"Setiap hari, dalam waktu panjang, buruh padat karya yang mayoritas perempuan ini terus berhimpitan dan bekerja tanpa alat perlindungan diri yang mencukupi. Dalam situasi paling rentan ini, belum juga dibuat program pemerintah untuk tenaga kesehatan mendatangi ke pabrik-pabrik dan kawasan industri. Apakah ini disengaja demi investasi dan ekonomi?" tanya Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia ini.
