Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Luluk Nur Hamidah menentang keras rencana rapid test Covid 19 bagi seluruh anggota DPR beserta keluarganya.
Menurut Luluk, rencana itu adalah indikasi para legislator di Senayan tidak sensitif terhadap keadaan bangsa yang sedang menghadapai bencana non alam seperti wabah Covid-19.
"Gak Sensitif dan secara moral menganggu. DPR bisa diwajibkan test tapi tidak perlu difasilitasi. Kenapa karena ada yang jauh lebih prioritas dan urgen. Malu lah mas," demikian kata Luluk saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL Senin malam (23/3).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku sudah menjalani rapid test Corona di salah satu Rumah Sakit rujukan di Kota Surakarta. Ia memilih periksa secara mandiri karena merasa ada masyarakat yang menjadi pekerjaan pemerintah.
"Pemenuhan hak atas kesehatan terutama Masyarakat kelas bawah Masih jadi PR (pekerjaan rumah) besar," demikian kata Luluk.
Diketahui, seluruh anggota DPR bersama anggota keluarga akan menjalani rapid tes virus corona baru (Covid-19). Adapun biaya rapid test untuk 575 anggota dewan itu diklaim berasal dari sumbangan sukarela dari beberapa anggota dewan.
Pelaksanaan rapid test ini nantinya melibatkan para petugas medis yang disiapkan oleh DPR. Namun, tidak mewajibkan urunan wajib dari semua anggota DPR.
Sekjen DPR RI, Indra Iskandar menyatakan mulanya pihaknya memfasilitasi rapid test untuk anggota dewan yang berusia lanjut. Namun, karena wabah virus corona ini tidak pandang bulu, pihaknya memutuskan memfasilitasi semua anggota dewan.
