Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Anggia Erma Rini: Rapid Test Jangan Salah Sasaran, Tenaga Medis Harus Diprioritaskan Bukan Anggota DPR

SENIN, 23 MARET 2020 | 23:25 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

RMOL.  Seluruh anggota DPR bersama anggota keluarga akan menjalani rapid tes virus corona baru (Covid-19). Adapun biaya rapid test untuk 575 anggota dewan itu , disebutkan Sekjen DPR Indra Iskanda diklaim berasal dari sumbangan sukarela dari beberapa anggota dewan.

Merespons rencana itu, Anggota Komisi IX Anggia Erma Rini berpendapat jangan sampai kebijakan penerapan rapid test salah sasaran. Menurutnya, seharusnya dokter dan tenaga medis yang harus didahulukan.

"Rapid test Covid-19 jangan salah sasaran. Seharusnya para dokter, tenaga medis, orang dalam pengawasan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang harus didahulukan. Ini soal skala prioritas," ujar Anggia di Jakarta, Senin malam (23/3).

Menurut Anggia, para dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya adalah pihak-pihak yang paling berisiko terpapar Covid-19. Korban meninggal dari kalangan dokter dan tenaga medis juga terus berjatuhan.

"Garda depan pengawalan kesehatan masyarakat harus menjadi high priority. Rapid test dengan metode sampel darah ini paling awal harus menyasar segenap tenaga medis di seluruh Indonesia, lalu PDP dan ODP. Tes buat DPR itu bisa inisiatif mandiri dan sukarela. Jangan dipaksakan," kata perempuan yang juga Ketua Umum PP Fatayat NU ini.

Selain meminta ada skala prioritas penerapan rapid test, Anggia juga meminta pemerintah menjalankan berbagai kebijakan penanganan covid-19 secara menyeluruh.

"Mulai alokasi APBN, upaya pencegahan, hingga rapid test. Semua harus berbasis mana yang lebih penting. Dalam fiqih, ada qoidah bahwa mencegah kerusakan harus lebih didahulukan daripada melakukan kebaikan. Dalam konteks ini, tes Covid-19 untuk Anggota DPR adalah hal yang baik, tapi prioritaskan dulu mereka yang di front depan," pungkas Anggia.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya