Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Anggia Erma Rini: Rapid Test Jangan Salah Sasaran, Tenaga Medis Harus Diprioritaskan Bukan Anggota DPR

SENIN, 23 MARET 2020 | 23:25 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

RMOL.  Seluruh anggota DPR bersama anggota keluarga akan menjalani rapid tes virus corona baru (Covid-19). Adapun biaya rapid test untuk 575 anggota dewan itu , disebutkan Sekjen DPR Indra Iskanda diklaim berasal dari sumbangan sukarela dari beberapa anggota dewan.

Merespons rencana itu, Anggota Komisi IX Anggia Erma Rini berpendapat jangan sampai kebijakan penerapan rapid test salah sasaran. Menurutnya, seharusnya dokter dan tenaga medis yang harus didahulukan.

"Rapid test Covid-19 jangan salah sasaran. Seharusnya para dokter, tenaga medis, orang dalam pengawasan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang harus didahulukan. Ini soal skala prioritas," ujar Anggia di Jakarta, Senin malam (23/3).


Menurut Anggia, para dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya adalah pihak-pihak yang paling berisiko terpapar Covid-19. Korban meninggal dari kalangan dokter dan tenaga medis juga terus berjatuhan.

"Garda depan pengawalan kesehatan masyarakat harus menjadi high priority. Rapid test dengan metode sampel darah ini paling awal harus menyasar segenap tenaga medis di seluruh Indonesia, lalu PDP dan ODP. Tes buat DPR itu bisa inisiatif mandiri dan sukarela. Jangan dipaksakan," kata perempuan yang juga Ketua Umum PP Fatayat NU ini.

Selain meminta ada skala prioritas penerapan rapid test, Anggia juga meminta pemerintah menjalankan berbagai kebijakan penanganan covid-19 secara menyeluruh.

"Mulai alokasi APBN, upaya pencegahan, hingga rapid test. Semua harus berbasis mana yang lebih penting. Dalam fiqih, ada qoidah bahwa mencegah kerusakan harus lebih didahulukan daripada melakukan kebaikan. Dalam konteks ini, tes Covid-19 untuk Anggota DPR adalah hal yang baik, tapi prioritaskan dulu mereka yang di front depan," pungkas Anggia.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya