Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Anggia Erma Rini: Rapid Test Jangan Salah Sasaran, Tenaga Medis Harus Diprioritaskan Bukan Anggota DPR

SENIN, 23 MARET 2020 | 23:25 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

RMOL.  Seluruh anggota DPR bersama anggota keluarga akan menjalani rapid tes virus corona baru (Covid-19). Adapun biaya rapid test untuk 575 anggota dewan itu , disebutkan Sekjen DPR Indra Iskanda diklaim berasal dari sumbangan sukarela dari beberapa anggota dewan.

Merespons rencana itu, Anggota Komisi IX Anggia Erma Rini berpendapat jangan sampai kebijakan penerapan rapid test salah sasaran. Menurutnya, seharusnya dokter dan tenaga medis yang harus didahulukan.

"Rapid test Covid-19 jangan salah sasaran. Seharusnya para dokter, tenaga medis, orang dalam pengawasan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang harus didahulukan. Ini soal skala prioritas," ujar Anggia di Jakarta, Senin malam (23/3).


Menurut Anggia, para dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya adalah pihak-pihak yang paling berisiko terpapar Covid-19. Korban meninggal dari kalangan dokter dan tenaga medis juga terus berjatuhan.

"Garda depan pengawalan kesehatan masyarakat harus menjadi high priority. Rapid test dengan metode sampel darah ini paling awal harus menyasar segenap tenaga medis di seluruh Indonesia, lalu PDP dan ODP. Tes buat DPR itu bisa inisiatif mandiri dan sukarela. Jangan dipaksakan," kata perempuan yang juga Ketua Umum PP Fatayat NU ini.

Selain meminta ada skala prioritas penerapan rapid test, Anggia juga meminta pemerintah menjalankan berbagai kebijakan penanganan covid-19 secara menyeluruh.

"Mulai alokasi APBN, upaya pencegahan, hingga rapid test. Semua harus berbasis mana yang lebih penting. Dalam fiqih, ada qoidah bahwa mencegah kerusakan harus lebih didahulukan daripada melakukan kebaikan. Dalam konteks ini, tes Covid-19 untuk Anggota DPR adalah hal yang baik, tapi prioritaskan dulu mereka yang di front depan," pungkas Anggia.

Populer

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

UPDATE

Program Kurban Presiden dari APBN Punya Dampak Sosial dan Ekonomi

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:20

Isu Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret Tak Terkait dengan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:11

Belum Hari Kemerdekaan, Rupiah Sudah di Atas Rp17.845 per Dolar AS

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:10

Bantuan Kurban Presiden dari APBN Lebih Tepat Disebut Program Sosial

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:06

Guru Berhak Dapat Kehidupan Layak Sesuai Pasal 27 UUD 1945

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:02

Iduladha di KBRI Madrid Jadi Obat Rindu Diaspora pada Masakan Indonesia

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:57

Pimpin Kurban Presiden dan Wapres di Istiqlal, Nasaruddin Umar: InsyaAllah Aman dan Sesuai Syariat

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:48

Harga Emas Antam Ambruk Rp31.000, Turun ke Rp2,75 Juta per Gram

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:40

Tak Boleh Asal Sembelih, Ini Standar Kurban Ketat di Istiqlal

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:26

Pemerintah Kejar Net Zero Emission Lewat Proyek Panas Bumi

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:23

Selengkapnya