Berita

Jubir PKS Pipin Sopian/Ist

Politik

Rapid Test Corona Harus Diprioritaskan Bagi Masyarakat Kecil Dan Tim Medis, Bukan Anggota DPR

SENIN, 23 MARET 2020 | 18:38 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

DPR RI dan pemerintah didesak agar membatalkan rencana pelaksanaan Rapid Test Covid-19 bagi anggota DPR dan keluarga.

Jurubicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian mengatakan, rapid test seharusnya diutamakan bagi masyarakat kecil dan tim medis yang berpotensi terpapar virus corona baru (Covid-19).

"Sebaiknya rapid test bagi anggota DPR RI dan keluarga pekan ini dibatalkan. Kami tidak setuju karena ada banyak masyarakat kecil dan tim medis yang merawat pasien Covid-19 lebih membutuhkan segera," tegas Pipin di Jakarta, Senin (23/3).


Menurutnya, di tengah masyarakat yang sedang khawatir dengan wabah Covid-19 ini saat ini seharusnya sikap kenegarawanan para pejabat publik ditunjukkan kepada rakyatnya.

"Sebaiknya tunjukan sikap empati kepada masyarakat. Berikan prioritas bagi yang membutuhkan. Kecuali, jika ada anggota dan keluarganya yang sudah terpapar Covid-19 ya silahkan," katanya.

Ketua Departemen Politik DPP PKS ini menegaskan bahwa kondisi saat ini alat tes kita masih terbatas. Pemerintahan Presiden Jokowi harus punya prioritas yang jelas dan tanggungjawab yang tegas dalam menangani ini. Bukan berdasar jabatan.

"Saat ini kita butuh mengetes sebanyak mungkin rakyat yang rawan terpapar Covid-19. Itu yang harus diutamakan," tuturnya.

Saat ini, masih menurut Pipin, dibutuhkan keberanian pemerintahan Jokowi melakukan langkah-langkah drastis untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

"Mencla-mencle dan hanya memikirkan elite adalah kesalahan besar pembuat kebijakan di masa pandemik seperti ini," tutup dia.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Wabah DBD Bangladesh Makin Parah, 42.590 Dirawat dan 117 Lainnya Meninggal Dunia

Senin, 07 September 2026 | 12:27

Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun di 2027

Senin, 07 September 2026 | 12:14

Public Expose Live 2026, 45 Emiten Siap Buka Kinerja dan Prospek Usaha

Senin, 07 September 2026 | 12:04

Kini Giliran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Dipanggil KPK

Senin, 07 September 2026 | 11:53

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:41

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

Senin, 07 September 2026 | 11:33

Harga Minyak Naik Lagi Sentuh Level 96 Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:25

Ombudsman Soroti Peredaran Narkoba dan Pungli di Lapas

Senin, 07 September 2026 | 11:21

Cadangan Devisa RI Agustus 2026 Capai Rp2.582 Triliun, Naik 1,2 Miliar Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:19

Belanja Mitigasi Jadi Investasi Hadapi Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:12

Selengkapnya