Berita

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto/Net

Politik

Anggaran BTT Untuk Penanganan Corona, Gerindra Usul DKI Susun Ulang Program APBD

SENIN, 23 MARET 2020 | 16:55 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Usulan penambahan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk warga ibukota yang terdampak virus corona atau Covid-19 ditanggapi positif oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto.

"Usulan penambahan anggaran BTT bagus sekali. Karenanya Pemprov DKI bersama Dewan harus segera membahasnya," kata Wahyu melalui keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/3).

Menurut Wahyu, dengan duduk bersama, maka eksekutif dan legislatif bisa kembali menggodok ulang APBD DKI Jakarta 2020.


"Bisa juga melakukan perbaikan indikator-indikator PAD (pendapatan asli daerah) dengan melihat situasi terakhir," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Berikutnya, menajamkan program dengan menunda atau membatalkan program-program yang tidak relevan serta menyusun program prioritas baru yang sangat dibutuhkan.

Tanpa pembahasan yang matang, dikhawatirkan ide-ide yang muncul bisa tidak terarah dan melebar ke mana-mana, sementara PAD-nya sendiri belum tentu tercapai.

"Paling tidak Dewan meminta agar Pemprov mulai menyusun ulang APBD. Kebutuhan baru tentu banyak untuk menghadapi situasi sekarang dan harus segera dibuat daftarnya," pungkas Wahyu.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menyebut Pemprov DKI akan mengalokasikan anggaran penyemprotan disinfektan di permukiman penduduk. Alokasi ini akan diambil dari sisa anggaran belanja tak terduga (BTT) senilai Rp 53 miliar sesuai usul Komisi A DPRD DKI Jakarta.

"Terkait dengan permintaan banyak masyarakat melalui kelurahan-kelurahan untuk penyemprotan disinfektan di wilayahnya, saya sudah berkordinasi dengan Pak Sekda dan diputuskan bisa dipenuhi support anggaran untuk kegiatan tersebut dengan memanfaatkan BTT," ujar Mujiyono.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya